TIMES JATIM, PACITAN – Warga Kabupaten Pacitan makin banyak yang memilih peruntungan di luar negeri dengan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hingga pertengahan Juni 2025, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Kabupaten Pacitan mencatat sedikitnya 72 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang siap berangkat. Mayoritas dari mereka adalah perempuan, dan tiga negara menjadi favorit: Taiwan, Hongkong, serta Malaysia.

"Negara tujuan terbanyak masih Taiwan, Hongkong, dan Malaysia. Satu orang saja yang mendaftar untuk Italia," ujar Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdagnaker Pacitan, Supriyono, Rabu (25/6/2025).

Menurut Supriyono, minat warga Pacitan menjadi pekerja migran memang relatif stabil. Dalam setahun, jumlah CPMI berkisar antara 100 hingga 150 orang.

"Rata-rata animo tiap tahun segitu, tidak ada lonjakan signifikan. Tapi tetap menunjukkan bahwa minat bekerja di luar negeri belum surut," ujarnya.

Mayoritas CPMI berasal dari usia produktif, dan pekerjaan yang dituju pun beragam. Namun sektor paling dominan masih sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), disusul bidang pertanian dan industri.

"Perempuan masih mendominasi. Sebagian besar bekerja sebagai ART, terutama di Hongkong dan Taiwan," katanya.

Disdagnaker Pacitan, lanjut Supriyono, tidak bekerja sama langsung dengan agency tenaga kerja. Fungsi mereka hanya sebatas pelayanan administrasi, validasi data, dan penerbitan rekomendasi untuk pengurusan paspor.

"Kami hanya mengeluarkan rekomendasi. CPMI datang ke sini didampingi oleh agency-nya. Kami validasi agencynya, lihat tujuan negaranya, dan pastikan tidak ada masalah. Kami cek di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan untuk tahu apakah agency-nya legal atau di-blacklist," tegasnya.

Pihaknya juga cukup ketat dalam proses validasi. Data CPMI harus sesuai, termasuk dokumen kependudukan dan profil agency yang menangani. "Kami cukup selektif karena ini menyangkut keselamatan dan masa depan para calon pekerja migran," lanjutnya.

Supriyono juga mengingatkan soal perbedaan antara PMI prosedural dan nonprosedural. Yang legal, menurutnya, adalah yang mengikuti seluruh regulasi yang berlaku, termasuk melalui jalur BP2MI.

"Nonprosedural biasanya pakai paspor resmi, tapi visanya wisata. Sampai di negara tujuan, malah bekerja. Kalau ada masalah, harus ditanggung sendiri. Kasus seperti ini masih ada, meski sedikit," ungkapnya.

Untuk menekan risiko-risiko tersebut, Disdagnaker Pacitan telah membentuk program Sahabat PMI, yakni wadah pendampingan bagi keluarga CPMI dan mantan pekerja migran yang sudah kembali.

"Kami ingin memastikan bahwa mereka tetap mendapat perhatian, baik saat pergi maupun setelah kembali ke tanah air," jelasnya.

Fenomena warga Pacitan bekerja ke luar negeri, menurut Supriyono, tak lepas dari kondisi ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah.

"Kita akui memang lapangan kerja di Pacitan terbatas. Ada yang berangkat karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga, ada yang ikut tren, dan ada pula karena pilihan hati nurani," ujarnya.

Ia juga menegaskan agar masyarakat lebih cermat memilih agency. Sebelum memutuskan bekerja, CPMI harus menyiapkan kemampuan berbahasa dan keterampilan bekerja dari awal.

"Jangan mudah tergiur janji manis agency yang tidak jelas. Apalagi iming-iming biaya murah dengan janji akan langsung bekerja di luar negeri. Pastikan jalurnya legal, dan prosesnya sesuai aturan," pungkasnya. (*)