TIMES JATIM, MALANG – Masuknya Kota Malang dalam daftar 50 kota prioritas nasional menuju kota metropolitan mendapat respons dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. 

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Julhardjanto, menyebut penetapan tersebut merupakan hasil penilaian Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mempertimbangkan dua aspek utama, yakni infrastruktur perkotaan dan pendidikan.

“Itu penilaian dari Kementerian PU. Ada dua kategori penilaian terkait infrastruktur perkotaan dan pendidikan,” ujar Dandung, Rabu (5/11/2025).

Meski sudah ditetapkan sebagai daerah prioritas, Dandung menyebut pihaknya masih menunggu pedoman dan aturan teknis pengembangan infrastruktur yang akan diberlakukan oleh pemerintah pusat. Namun, ia memastikan arah pembangunan akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan kota metropolitan, termasuk peningkatan fasilitas pendidikan.

“Kita belum tahu nantinya seperti apa aturannya. Tapi akan melaksanakan penunjangan infrastruktur dan kebutuhan pendidikan,” ungkapnya.

Salah satu infrastruktur yang berpotensi direalisasikan adalah proyek underpass atau flyover di kawasan Blimbing yang sempat mandek. Dandung menyebut proyek tersebut sangat relevan dalam mendukung mobilitas kawasan perkotaan dan dapat kembali dikaji melalui feasibility study (FS).

“Bisa jadi direalisasikan. Tapi kita harus FS lagi dan melihat hasilnya. Tidak harus underpass, bisa juga flyover. Dari FS itu akan kita lihat dua opsi yang memungkinkan di satu titik,” jelasnya.

Menurut Dandung, kriteria kependudukan menjadi salah satu indikator utama Kota Malang masuk kategori kota metropolitan. Meski jumlah penduduk tetap di bawah satu juta jiwa, populasi harian Kota Malang telah mencapai lebih dari satu juta.

“Kota metropolitan itu minimal populasinya satu juta jiwa, bukan jumlah penduduk tetap. Nah populasi di Kota Malang ini sudah di kisaran 1,2–1,6 juta jiwa,” jelasnya. 

Selain itu, peningkatan aktivitas perekonomian dan jasa juga menjadi faktor pendukung lain yang membuat Kota Malang dinilai layak sebagai kota metropolitan.

Terkait pengembangan kawasan Blimbing, Dandung menegaskan urgensi penanganan simpang empat yang menjadi salah satu titik kemacetan utama di Kota Malang. Lokasinya yang berada di jalur menuju Bandara Abdulrachman Saleh dan akses masuk kota menjadi alasan perlunya kajian serius.

“FS tersebut sangat relevan karena di sana pusat kemacetan. Apalagi itu termasuk simpang empat dan dekat akses menuju bandara serta pintu masuk wilayah Kota Malang. Tapi ya itu tadi, perlu FS dulu,” tuturnya.

Dengan pengkajian ulang berbagai proyek strategis seperti ini, Pemkot Malang berharap transformasi menuju kota metropolitan dapat berlangsung lebih terarah dan efektif, selaras dengan dukungan pemerintah pusat.

Selain melakukan kajian, besar harapan dari Pemkot Malang jika proyek ini terealisasi bisa didanai oleh pemerintah pusat melalui APBN.

“Tentu kalau bisa APBN, karena APBD kita tidak memadai untuk itu,” ucapnya.(*)