TIMES JATIM, MALANG – Komisi C DPRD Kota Malang menggandeng Malang Institute menyelenggarakan pelatihan analisis kebijakan publik yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang. Kegiatan ini, turut mengundang akademisi, praktisi, pemerhati kebijakan hingga mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Malang. 

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin mengatakan, kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi kebijakan publik. 

"Ini dalam konteks digitalisasi dan meningkatkan kemampuan analisis kebijakan di kalangan mahasiswa, praktisi dan pemerhati kebijakan publik di Malang Raya. Kita juga mengajak mereka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi kebijakan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Anas, Minggu (12/1/2025).

Ia mengungkapkan, pelatihan analisis kebijakan publik ini mencakup berbagai pendekatan dalam analisis kebijakan, seperti pendekatan empiris, deskriptif, preskriptif dan normatif. Para peserta juga diajarkan untuk mengidentifikasi masalah publik, mengevaluasi alternatif kebijakan dan merumuskan rekomendasi yang efektif. 

Kemudian, para peserta juga berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam analisis kebijakan di lingkungan mereka. Dalam sesi-sesi diskusi, diarahkan untuk memperkaya pemahaman peserta mengenai kompleksitas kebijakan publik yang bersifat multidimensional.

“Analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada pembuatan kebijakan, tetapi juga pada evaluasi dampak dan proses implementasinya. Kebijakan Publik juga merupakan realitas yang kompleks dan bersifat multidimensional,” ungkapnya.

Anas juga berharap, kegiatan ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan pengaduan, sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Tujuan pelatihan ini juga untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan publik," harapnya. 

Disisi lain, Direktur Malang Institute, Ali Yafi menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari salah satu upaya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan analisis kebijakan publik bagi berbagai elemen masyarakat.

"Tentunya, agar kedepannya mereka dapat berkontribusi bagi proses-proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Malang Raya, khusnya Kota Malang di era percepatan transformasi digital yang semakin kompleks," tuturnya. 

Sementara, narasumber utama, M Iksan  disela-sela pelatihannya menyebut bahwa pelatihan semacam ini diharapkan dapat meningkatka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi analis kebijakan yang kompeten. 

Dimana, salah satu fokus utama dari pelatihan ini adalah pentingnya Policy Brief sebagai alat untuk advokasi dan eksplorasi kebijakan.

"Saya tekan kan bahwa Policy Brief memberikan informasi mendalam mengenai proses pengambilan keputusan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi maupun evaluasinya," kata Iksan. 

Iksan menjelaskan, pengaduan publik bukan hanya sekadar keluhan, tetapi juga merupakan sumber informasi yang berharga untuk formulasi kebijakan yang lebih baik. 

“Pengaduan publik harus dilihat sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan hanya sebagai masalah yang harus diselesaikan," katanya. 

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang melibatkan dialog dan partisipasi masyarakat. Dimana, kebijakan deliberatif harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni kejelasan instrumen kebijakan, keterlibatan aktor terkait dan durasi proses yang ideal. Contohnya, pengaduan terkait layanan transportasi publik menunjukkan bagaimana masukan masyarakat dapat mengarah pada kebijakan yang lebih responsif. 

“Dalam era digital yang terus berkembang, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Tiga isu utama yang menjadi sorotan adalah pengelolaan data yang terintegrasi dan interoperabilitas (berbagi pakai data) disrupsi informasi dan citra pemerintah di mata publik. Ketiga aspek ini saling terkait dan mempengaruhi efektivitas kebijakan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," terangnya. 

"Perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial, pemerintah daerah diharapkan dapat beradaptasi. Kita harus siap menghadapi tantangan dan terus meningkatkan mekanisme pengaduan publik agar lebih efektif," ucapnya. (*)