TIMES JATIM, MALANG – HM. Sanusi, Bupati Kabupaten Malang, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja nyata dalam program pengentasan kemiskinan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan yang diikuti seluruh kepala dinas dan camat sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 8 Tahun 2025 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (11/12/2025).

Sanusi mengingatkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan inti dari seluruh agenda pembangunan Kabupaten Malang. Karena itu, ia menolak apabila rapat hanya berakhir sebagai seremoni tanpa pergerakan di lapangan. 

“Program kita harus betul-betul terukur. Jangan hanya dipetakan di buku saja, tetapi ada aksi. Kalau tidak aksi, data hanya menjadi omon-omon,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa seluruh pemangku wilayah akan dievaluasi langsung berdasarkan kinerja penanganan kemiskinan di daerah masing-masing. 

“Semua harus bergerak. Yang tidak kompeten silakan mencari jalan lain. Yang kompeten tetap saya gunakan,” kata Sanusi.

Di hadapan para peserta rapat, Sanusi menyoroti sejumlah wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi. Data yang di paparkan Bappeda menunjukkan tingkat kemiskinan Kabupaten Malang pada Maret 2025 berada pada 8,78 persen atau 235,63 ribu jiwa, turun dari 8,98 persen pada 2024.

Sedangkan Kecamatan Dampit tercatat memiliki jumlah penduduk miskin terbesar pada desil 1–5, yaitu 67.489 jiwa. Sementara Poncokusumo menempati posisi tertinggi pada desil 1 (16.145 jiwa) dan desil 2 (18.420 jiwa).

Sanusi meminta pemetaan data diperkuat hingga menjangkau kelompok yang rawan terabaikan, seperti perempuan yang hidup sendiri tanpa suami dan anak. 

“Ini yang harus kita petakan. Mengapa mereka bisa masuk kategori miskin, dan apa intervensi yang tepat,” katanya.

Ia juga menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Bappeda untuk memperbarui komposisi Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan agar koordinasi dan eksekusi program berjalan lebih efektif.

Program intervensi yang disiapkan pemerintah daerah meliputi pelatihan SDM, pendampingan usaha dan permodalan, bantuan alat pemasaran, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, bimbingan kelembagaan kelompok tani, rehabilitasi sekolah budaya, serta pelatihan SDM kesenian tradisional. 

Dari total anggaran OPPKPKE Triwulan III 2025 sebesar Rp576,14 miliar, realisasi baru mencapai Rp296,69 miliar atau 51,50 persen.

Sanusi menyebut upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. 

“Semakin pintar orangnya, semakin rendah kemiskinannya,” ujarnya. Ia menargetkan angka kemiskinan Kabupaten Malang dapat ditekan hingga mendekati nol persen pada 2030.

Dalam sesi pemaparan, Yatimul Ainun, Pimpinan Redaksi TIMES Indonesia yang juga di tunjuk menjadi anggota Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Malang, menekankan pentingnya pendataan by name, by address, bahkan hingga tingkat RT, untuk memastikan ketepatan sasaran. 

Ia juga menilai perlu ada pemantauan kontribusi industri terhadap serapan tenaga kerja lokal serta penguatan pendekatan digital dalam program pemberdayaan masyarakat.

“Tren anak muda harus kita baca sebagai strategi dalam mengentaskan kemiskinan. Kreativitas digital mereka bisa menjadi kekuatan baru,” ujarnya. 

Ainun menambahkan bahwa penguatan kelompok muda akan mempercepat capaian target penurunan kemiskinan Kabupaten Malang. 

“Jika cara kerja kita seperti itu, kita akan semakin dekat dengan angka nol persen kemiskinan,” pungkasnya. (*)