TIMES JATIM, SIDOARJO – DPRD Sidoarjo menyoroti pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 menghadapi sejumlah kendala.

Sebagai informasi, sejumlah proyek strategis terganggu sejak tahap awal. Beberapa paket pekerjaan gagal lelang, sementara pengerjaan fisik di lapangan berjalan lambat dan tidak memenuhi target waktu.

Keterlambatan tampak di beberapa lokasi. Proyek revitalisasi Alun-alun Sidoarjo belum sesuai jadwal. Pekerjaan di RSUD RT Notopuro juga tidak mencapai target yang ditetapkan. Kondisi serupa terjadi pada pembangunan fasilitas di RSUD Sedati. Situasi ini memunculkan kekhawatiran mengenai kualitas akhir serta kesinambungan pembangunan daerah.

DPRD Sidoarjo menilai persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius. Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menilai akar masalah bukan hanya terkait teknis konstruksi. Menurutnya, pengaturan waktu menjadi faktor dominan.

“Banyak proyek bernilai puluhan miliar, seperti Alun-alun Sidoarjo, mulai dikerjakan di akhir tahun anggaran. Ketika muncul kendala di lapangan, molornya bisa lewat tahun anggaran,” katanya, Kamis (11/12/2025).

Ia menegaskan perlunya penataan ulang jadwal pengerjaan. Kesalahan di sisi waktu, katanya, berdampak pada seluruh rangkaian pekerjaan.

“Yang paling utama itu penempatan waktu pengerjaan dengan timing yang tepat. Idealnya berada di triwulan dua atau tiga,” ujarnya.

Nasih juga menyoroti lambannya proses lelang sebagai salah satu faktor penghambat.

“Kick off lelang harus dilakukan lebih awal di triwulan satu. Kalau lelang terlambat, otomatis pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Itu yang terjadi di 2025 ini,” jelasnya.

Ia meminta organisasi perangkat daerah menyiapkan dokumen teknis lebih cepat agar proses lelang tidak kembali tertunda. Dengan waktu yang lebih panjang, kontraktor dapat bekerja maksimal tanpa terbebani target waktu yang mepet.

“Kalau waktunya sempit, kontraktor cenderung mengejar target, bukan kualitas. Itu yang harus dihindari,” tegas Ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut.

Bupati Subandi Murka Banyak Proyek Telat

Pada Jumat, 5 Desember 2025, Bupati Sidoarjo Subandi melakukan inspeksi mendadak pada proyek Alun-alun Sidoarjo dan pembangunan double deck parking RSUD RT Notopuro. Hasil sidak menunjukkan ada deviasi cukup besar.

Di Alun-alun Sidoarjo, progres pembangunan seharusnya berada di angka 96,886 persen. Namun realisasi baru mencapai 74,406 persen atau selisih sekitar 22 persen.

Di RSUD RT Notopuro, deviasi tercatat 8 persen. Selain terlambat, kualitas bangunan juga disorot. Bupati menemukan banyak bagian cor yang keropos dan tidak memenuhi standar.

“Tolong ini diperbaiki. Kalau dibiarkan seperti ini, tidak akan kuat ketika dicor,” ujar Bupati Subandi kepada kontraktor sambil menunjuk bagian besi rakitan yang belum di-bendrat di proyek Alun-alun.

Ia juga mengecek acian keramik di area paseban yang dinilai buruk dan mudah lepas. Dalam pengecekan tersebut, Subandi mempertanyakan kinerja konsultan pengawas yang dinilai tidak maksimal.

“Tadi kita lihat banyak temuan. Ini menjadi koreksi, karena Alun-alun ini untuk seluruh masyarakat Sidoarjo. Jangan sampai hasilnya mengecewakan warga,” tegasnya.

Di RSUD RT Notopuro, Subandi menguji kekuatan beton dengan palu. Ketika dipukul, cor berlubang dan tulangan besi tampak jelas. Ia menilai ada penggunaan material yang tidak sesuai standar.

“Setelah kami lihat di lapangan, saya sebagai pimpinan daerah merasa kurang puas, karena pekerjaannya tidak karu-karuan ini,” katanya.

Proyek double deck parking senilai Rp22 miliar tersebut digarap PT Lancarjaya Karya Abadi Group. Namun, laporan deviasi yang disampaikan pelaksana proyek dinilai tidak sesuai kondisi nyata.

“Katanya deviasi -8 persen. Kalau lihat kenyataannya yang ndak karu-karuan itu tidak mungkin. Dalam agenda kita itu -23 persen, dengan waktu tinggal sekitar 15 hari,” tegas Subandi.

Ia meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD RT Notopuro serta konsultan pengawas memperketat pengawasan dan memastikan seluruh pekerjaan mengacu pada RAB.

Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak segan menjatuhkan sanksi bagi kontraktor yang tidak profesional.

“Kalau nanti tidak selesai, ya blacklist dan harus diberikan nilai merah,” pungkasnya. (*)