TIMES JATIM, PACITAN – Persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Pacitan kini semakin matang. Sejumlah calon kepala dan guru sudah ditetapkan, sementara penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahap pertama tahun ajaran 2025/2026 juga tengah dirampungkan. Program ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan yang digagas Kementerian Sosial RI melalui pendidikan berkualitas berbasis asrama (boarding school).

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Sosial Pacitan, Luky Puspitosari, mengungkapkan bahwa proses seleksi guru untuk SR memang cukup panjang. “Kalau guru, ini masih proses, menunggu pengumuman dari Kemensos RI. Dulu rekrutmennya melalui Kemendikdasmen, kemudian melalui beberapa tahapan, mulai tes administrasi, psikologi, setelah itu Dikdasmen menginfokan ke Kemensos, baru setelah itu ada pembekalan, lalu penetapan calon guru Sekolah Rakyat siapa saja,” jelas Luky saat ditemui Jumat (11/7/2025).

Dari data yang disampaikan Luky, Dinas Pendidikan Pacitan mengajukan 16 guru yang dinyatakan lolos seleksi. Sementara dari Kementerian Agama, terdapat tiga orang yang mengikuti seleksi dan satu orang lolos sebagai guru pendidikan agama. Semua tenaga pengajar ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.

“Tenaga kependidikan syaratnya redistribusi, bukan rekrutmen baru, jadi memaksimalkan ASN yang ada. Baik dari PPPK maupun PNS. Kemarin yang lolos tes administrasi dan psikologi ada TU, operator sekolah, bendahara, wali asuh dan asrama,” terangnya.

Sedangkan untuk tenaga pendukung seperti cleaning service, juru masak, dan satpam, Luky mengatakan kebutuhan tersebut akan dipenuhi langsung oleh Kementerian Sosial. Dengan demikian, konsentrasi pemerintah daerah lebih terfokus pada tenaga pendidikan dan tenaga administrasi.

Sementara itu, untuk jabatan kepala SR di Pacitan, telah ditetapkan Nanang Adang Kusdinar yang saat ini menjabat Kepala SMAN Nawangan. Penetapan ini tidak hanya melalui jalur pendaftaran umum, tetapi juga seleksi langsung oleh Kemensos yang menjaring 12 ASN guru lainnya untuk calon kepala SR. Luky menjelaskan bahwa syarat untuk posisi ini memang ketat.

“Syaratnya cukup banyak, seperti harus punya sertifikat TOEFL minimal 450, sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan beberapa kualifikasi lainnya,” imbuhnya.
Meski demikian, hingga saat ini pihak Dinas Sosial Pacitan masih menunggu kepastian terkait kapan sekolah ini akan mulai beroperasi. “Nanti akan ada surat edaran. Sampai saat ini kapan akan mulai sekolahnya kami masih nunggu info,” tutur Luky.

Di sisi lain, tahapan penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat tahap pertama juga tengah berlangsung. Sesuai petunjuk dari Kementerian Sosial RI, pendaftaran dibuka untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang terdata dalam desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). Namun jika ditemukan kasus exclusion error (keluarga miskin tapi tidak tercatat dalam DTSEN), mereka tetap bisa diusulkan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan dikoordinasikan ke BPS untuk dimasukkan ke data DTSEN.

Luky menjelaskan, prosesnya diawali dengan penyerahan data by name by address dari Kemensos kepada daerah melalui Dinas Sosial, SDM PKH, serta lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat. Setelah itu dilakukan verifikasi lapangan bersama SDM PKH, BPS, dan pihak penyelenggara SR. Data yang sudah diverifikasi kemudian diseleksi berdasarkan jumlah rombongan belajar yang sudah ditetapkan, ditambah cadangan 10 persen.

“Selanjutnya hasil seleksi dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat. SK ini kemudian diserahkan ke Direktorat Jaminan Sosial sebagai Satgas Rekrutmen Siswa,” papar Luky.

Setelah tahap tersebut, Dinas Sosial bersama SDM PKH akan melakukan home visit dan wawancara langsung ke keluarga calon siswa paling lambat 16 Juli 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan mental anak serta komitmen keluarga mendukung pendidikan di SR. “Home visit ini penting untuk penguatan minat dan komitmen, baik dari anak maupun orang tua,” ujarnya.

Calon peserta didik yang sudah diverifikasi melalui home visit akan ditetapkan dalam SK Kepala Daerah tentang Penetapan Peserta Didik Baru SR, yang kemudian diumumkan paling lambat 18 Juli 2025.

Untuk menjamin kesehatan siswa, pada 14 Juli 2025 akan dilaksanakan tes kesehatan dan kebugaran secara serentak kepada 100 calon peserta didik yang sudah diterima. Kegiatan ini akan berlangsung mulai pukul 06.00 WIB di Gedung Karya Dharma Pemkab Pacitan. Tes ini memastikan siswa tidak memiliki penyakit menular dan dalam kondisi fisik yang sehat.

Uniknya, Luky menegaskan bahwa syarat masuk Sekolah Rakyat tidak didasarkan pada prestasi akademik sebelumnya. “Syarat masuk SR tidak harus berprestasi. Soal pandai, itu nanti tugas guru,” katanya.

Sementara itu, pembangunan fisik gedung SR tahap pertama di Pacitan sudah hampir rampung. “Rehab gedung SR tahap satu ini sudah 95 persen,” kata Luky, optimistis fasilitas siap digunakan saat kegiatan belajar mengajar dimulai.

Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai salah satu upaya strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi melalui pendidikan berkualitas. Dengan sistem asrama, anak-anak dari keluarga tidak mampu akan memperoleh pendidikan yang terintegrasi, mulai dari akademik hingga pembinaan karakter.

Dengan semua proses yang sedang berjalan, masyarakat Pacitan diharapkan bisa ikut mendukung program ini agar berjalan lancar. Tidak hanya sekadar mendidik anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga membuka kesempatan mereka meraih masa depan yang lebih cerah. (*)