TIMES JATIM, GRESIK – Aksi demonstrasi sopir truk Over Dimension Over Load (truk ODOL) yang sempat terjadi di sejumlah daerah ikut mempengaruhi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik (BPS) Gresik mencatat, inflasi tahunan (year-on-year) Juni 2025 mencapai 1,44 persen, didorong oleh kenaikan harga bawang merah, cabai rawit, dan beras.

Kepala BPS Kabupaten Gresik, Indriya Purwaningsih, menjelaskan bahwa gejolak harga pangan dipicu oleh terganggunya distribusi akibat aksi sopir ODOL serta belum meratanya masa panen di sejumlah wilayah.

Hal itu, kata Indriya menyebabkan suplai menipis, sementara permintaan tetap tinggi.

"Distribusi pangan antardaerah sempat tersendat akibat demo sopir ODOL, ditambah musim tanam yang baru berjalan sehingga stok komoditas seperti beras dan cabai belum stabil,” jelas Indriya dalam keterangan resminya, Selasa (1/7/2025).

Secara bulanan (month-to-month), inflasi Gresik tercatat sebesar 0,48 persen. Komoditas dengan kenaikan tertinggi adalah cabai rawit (38,64%), bawang merah (13,61%), dan beras (2,08%).

Meski demikian, secara umum laju inflasi Gresik masih tergolong terkendali. Dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,74, inflasi tahunan Gresik menjadi yang terendah di Jawa Timur.

Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil tertinggi terhadap inflasi tahunan dengan sumbangan 0,48 persen. 

Tak hanya bahan pangan, kelompok kesehatan juga mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 7,97 persen, dipicu kenaikan tarif rumah sakit, dokter umum, dan dokter spesialis.

Adapun inflasi tahun kalender (year-to-date) hingga Juni 2025 tercatat sebesar 0,95 persen—lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

BPS juga mencatat sejumlah komoditas yang membantu menahan laju inflasi, seperti ikan mujair, daging ayam ras, udang basah, dan bensin yang mengalami penurunan harga.

Indriya mengimbau pemerintah daerah dan lintas sektor untuk lebih sigap dalam mengantisipasi potensi gejolak harga pada semester kedua 2025.

“Koordinasi antar lembaga harus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, terutama di tengah tantangan distribusi dan pola cuaca yang tidak menentu,” tutupnya. (*)