TIMES JATIM, MALANG – Prasarana penanganan sampah berapa alat pengangkut sampah di Kabupaten Malang terus ditambah. Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang menyebut, rencananya ada tambahan 29 unit armada pengangkut sampah pada tahun ini. 

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar mengungkapkan, rencananya ada penambahan 28 unit alat angkut sampah roda 3 dan dan 1 unit amrol. 

"Ada penambahan armada angkut untuk penanganan sampah sebanyak 28 unit roda tiga dan satu unit amrol. Kita (DLH) juga pengadaan sendiri, ditambah dapat bantuan dari CSR Bank Jatim," terang Dzulfikar, di sela kegiatan Sambang Desa Malang Makmur, di wilayah Pagak, Senin (13/1/2025) siang. 

Dengan rencana penambahan tersebut, maka total prasarana penanganan sampah dimiliki Pemkab Malang diharapkan lebih optimal. Saat ini, menurutnya baru ada 68 unit armada angkut sampah untuk semua wilayah Kabupaten Malang. 

Menurutnya, rata-rata ada 600 ton/hari volume sampah di semua wilayah Kabupaten Malang yang ditangani DLH saat ini. 

"Sampai saat ini sampah baru bisa tertangani 53 persen. Sementara, dengan populasi penduduk hampir 3 juta jiwa, dengan rasio timbunan sampah 0,5 persen, sampah yang dihasilkan bisa mencapai 15 ribu ton. Jadi, untuk pelayanan penanganan masih sangat kurang, ada kemungkinan sampah masih kemana-mana," terangnya. 

Ia juga menandaskan, dengan cakupan wilayah dan volume sampah yang ada, anggaran untuk penanganan sampah yang didapatkan DLH Kabupaten Malang hanya sebesar Rp14 miliar.

Padahal, sesuai ketentuan penanganan sampah harus didukung setidaknya 3 persen dari total PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Malang.

"Jadi, kalau idealnya setiap desa mestinya punya armada angkut untuk penanganan sampah. Maka, saat ini, kita lebih pada optimallisasi pada prasarana yang ada. Fokus di 2025, pada optimalisasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir), juga mendorong peran serta masyarakat melalui bank sampah dan lainnya  Ya, masih perlu kerja bersama-sama," jelas Dzulfikar. 

Ia menjelaskan, kegiatan DLH Kabupaten Malang untuk penanganan sampah masih di angka 40 persen, sedangkan 13 persen untuk pengurangan sampah. 

"Ya, kalau mau bisa 100 persen, idealnya harus di dukung anggaran setidaknya 3 persen dari PAD kita. Makanya pula, kami terus berupaya mencari donor (bantuan)," tandasnya. 

Ke depan, lanjut Dzulfikar, sudah dirancang penanganan dan pengelolaan sampah dengan dukungan program Bersih Indonesia, senilai Rp300 miliar. Yakni, baru akan bisa diterapkan pada 2026, karena harus ada kolaborasi dengan Kementerian PUPR. 

Program penanganan sampah Bersih Indonesia ini, akan dipusatkan di dua TPST, yakni di TPST Talangagung Kepanjen dan TPST Paras Poncokusumo. Dua TPST ini, akan bisa mengelola dan menangani sampah dengan skala 100 sampai 200 ton perhari. (*)