TIMES JATIM, PACITAN – Kebutuhan petani di Kabupaten Pacitan akan sistem irigasi modern masih jauh dari kata cukup. Dari 141 titik irigasi perpompaan yang diajukan ke pemerintah pusat tahun lalu, hanya delapan yang dikabulkan. 

Padahal, sawah-sawah di berbagai desa sudah lama menunggu bantuan untuk bisa tetap panen saat musim kemarau.

Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Penyuluh Pertanian DKPP Pacitan, Susilo Budi, mengatakan bahwa pihaknya menerima kabar pahit ini setelah pusat melakukan efisiensi anggaran.

“Tahun kemarin kami diminta untuk mengusulkan program irigasi perpompaan sebanyak-banyaknya. Kami ajukan 141 unit. Tapi karena efisiensi anggaran pusat, kami hanya mendapat delapan titik. Tiga sumur bor, lima ambil air dari sungai,” jelas Susilo, Selasa (20/5/2025).

Ia menyebut, anggaran daerah belum cukup untuk menutup kekurangan itu. “Harapan kami ada lagi. Karena kalau mengandalkan keuangan daerah, belum mampu,” tegasnya.

Delapan titik bantuan ini disalurkan lewat sistem padat karya. Artinya, dana langsung masuk ke rekening kelompok tani, dan dikerjakan oleh mereka sendiri. 

Masing-masing kelompok menerima Rp153 juta, termasuk untuk pembelian pompa, jaringan air, rumah panel listrik, dan tangki penampung.

“Komponennya lengkap, tapi kapasitas disesuaikan. Pacitan masuk kategori pompa Saper Sibel, 2 sampai 3 inci. Distribusi air pakai paralon 2 inci karena menyesuaikan anggaran,” ujarnya.

Menurut Susilo, untuk bisa menghasilkan air, sumur bor harus mencapai kedalaman rata-rata 60 meter. Dana ini sepenuhnya bersumber dari APBN dan harus digunakan khusus untuk pengairan padi.

“Sumur bor baru mulai. MoU kami tandatangani 21 April, tapi realisasinya baru Rabu pekan lalu. Sekarang tahap belanja alat dan pengeboran,” tambahnya.

Dari delapan titik tersebut, dua berada di Desa Ngile, Kecamatan Tulakan, dan satu di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo.  Di Ngile, kelompok penerima adalah Poktan Edi Peni 1 dan 2.

Meski tahun ini realisasinya kecil, Susilo berharap pemerintah pusat bisa kembali membuka klaster tambahan untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani lainnya.

“Usulan selalu bertambah tiap tahun, tapi realisasinya semakin berkurang. Mudah-mudahan ada klaster selanjutnya,” tuturnya.

Minimnya realisasi bukan semata soal angka, melainkan soal nasib ratusan petani yang bergantung pada air. Di banyak wilayah Pacitan, air bukan hanya soal panen atau tidak panen, tapi soal bisa bertahan atau menyerah.

DKPP dan para petani Pacitan kini hanya bisa berharap, sembari tetap menyusun usulan baru. Sebab satu hal yang pasti, sawah tidak bisa menunggu, dan musim kemarau tak bisa ditunda. (*)