TIMES JATIM, SIDOARJO – Komisi D DPRD Sidoarjo menyoroti maraknya kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak, termasuk semakin mudahnya anak-anak mengakses konten asusila melalui media sosial.

Sorotan tersebut menguat seiring terungkapnya kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan tersangka berinisial M (60) terhadap lima korban di salah satu desa di Kecamatan Tulangan pada awal Januari lalu.

“Kami sangat prihatin. Saya meminta dinas maupun pihak terkait lebih proaktif melakukan edukasi, sementara pelaku harus diberikan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pendidikan, serta Unit PPA-PPO Polresta Sidoarjo di Kantor DPRD Sidoarjo, Rabu (14/1/2026).

Dhamroni juga mengingatkan peran penting orang tua dalam mengawasi pergaulan anak, terutama di tengah pesatnya penggunaan gawai oleh anak di bawah umur.

“Dengan maraknya media sosial, anak-anak sangat mudah mengakses konten yang tidak sesuai usia. Pengawasan dari orang tua menjadi kunci,” tegas politisi PKB tersebut.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso. Ia menilai penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah perlu dibatasi dan diawasi secara ketat.

“Saya mendapat laporan saat jam istirahat ada siswa yang mengakses konten asusila melalui smartphone. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan Sidoarjo, Lisa Kartika Wati, menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas TPPK) di setiap sekolah.

“Satgas TPPK ini merupakan tim internal sekolah yang melibatkan pendidik, komite sekolah, dan tenaga kependidikan,” jelasnya.

Namun demikian, Lisa mengakui kinerja Satgas TPPK belum berjalan optimal. Masih terdapat persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat sekolah, tetapi justru dilaporkan ke dinas.

“Ke depan akan kami lakukan evaluasi secara menyeluruh untuk memperkuat peran Satgas TPPK,” tegasnya.

Ia menambahkan, Dinas Pendidikan secara rutin melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan melalui guru bimbingan konseling (BK) yang melibatkan siswa dan orang tua. Selain itu, kegiatan parenting juga dilaksanakan setiap awal tahun ajaran sebagai upaya pencegahan kekerasan fisik maupun nonfisik.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Sidoarjo, Heni Kristiani, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,8 miliar yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Anggaran tersebut difokuskan untuk kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan kepada masyarakat umum,” pungkasnya. (*)