TIMES JATIM, BONDOWOSO – Warga Bondowoso belakangan dibuat heran dengan munculnya keterangan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), dalam bukti pembayaran pajak kendaraan.

Hal itu dialami Sandi, warga Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, yang baru saja membayar pajak perpanjangan mobil Atoz miliknya sebesar Rp 1,48 juta. 

Pada STNK, tercantum biaya pokok Rp 855.700. Namun di bagian samping muncul tambahan opsen PKB Rp 357.500 serta parkir berlangganan Rp 55.000.

"Saya baru bayar sekarang pajak BPKB. Mobil baru soalnya, Cuma di STNK itu ada keterangan opsen sekarang," ujarnya, Jumat (22/8/2025).

Pria yang juga jurnalis plat merah ini mengaku bingung dengan istilah tersebut. Ia menuturkan, sebelumnya tak pernah ada keterangan opsen PKB di STNK kendaraan lamanya.

"Tapi saya tak paham lagi, apa saya dulu kurang perhatian ya di STNK yang lama, jadi tak keliatan opsen PKB," terangnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso, Dodik Siregar menjelaskan, bahwa sebelumnya pemungutan PKB dan BBNKB dilakukan Pemerintah Provinsi, dengan sistem bagi hasil 30 persen untuk daerah.

"Kalau dulu kan flat ya, Pemda langsung diberi Pemprov," jelasnya.

Namun sejak 2025, pemerintah pusat memberlakukan kebijakan baru berupa opsen PKB dan opsen BBNKB. 

Kebijakan ini, merupakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Besaran opsen yang diatur dalam regulasi tersebut adalah 66 persen dari pembayaran PKB dan BBNKB. 

Menurutnya, opsen langsung masuk ke kas pemerintah daerah secara real time. "Kalau dulu kan tak nampak, jadi dijadikan satu," tambahnya.

Tahun ini, Bapenda Bondowoso menargetkan pendapatan dari opsen PKB sebesar Rp 25,239 miliar, dan dari opsen BBNKB sebesar Rp 9,6 miliar. 

Untuk mencapainya, pihaknya berkomitmen terus melakukan operasi gabungan, sosialisasi ke desa-desa, serta menyebarkan pamflet.

"Kalau ini, insyaAllah. Optimis, karena pertumbuhan kendaraan makin banyak," pungkasnya. (*)