TIMES JATIM, SURABAYA – Angka tingkat hunian atau okupansi perhotelan di Jatim menurun drastis sejak Ramadan hingga libur Lebaran dan momen halal bihalal. Hal tersebut merupakan dampak efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Demikian ungkap Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Jatim, Tahir Aldjufri, Sabtu (12/4/2025).

Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan hingga berpotensi menimbulkan efek domino mulai dari pengurangan jam kerja sampai pemutusan hubungan kerja alias PHK karyawan.

"Dunia perhotelan sedang tidak baik-baik saja, kami banyak menjalin hubungan dengan beberapa stakeholder dan pemerintah pada khususnya mengenai situasi yang terjadi pada saat ini terkait dengan program efisiensi pemerintah," kata Tahir usai dilantik sebagai Ketua IHGMA Jatim periode 2024-2027.

Ia menyebut di Surabaya sebagai barometer industri perhotelan, okupansinya masih berada di bawah angka 50 persen. 

"Dunia perhotelan sangat memprihatinkan," tandasnya.

Tahir menuturkan, bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Namun sejauh ini masih menunggu respon.

"Untuk audiensi saat ini yang coba kami tembusi itu dengan pihak Gubernur Jatim yang sekarang sedang coba kita tembus agar bisa masuk ke sana," terang Thahir.

"Jadi, kita coba sowan dulu ke Ibu Gubernur ya, setelah itu mudah-mudahan ada respon positif dari beliau yang bisa membantu dan setelah itu kita melangkah ke dewan untuk bisa mendapatkan support juga terkait kondisi ini," ungkap Thahir menambahkan.

IHGMA pun telah melakukan berbagai koordinasi antara lain bersama Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) serta pihak Kementrian Pariwisata.

Termasuk melakukan survei dan polling mengenai pendapat sejumlah hotel di tengah efisiensi anggaran. Nantinya, hasil survei akan dijadikan bahan untuk diserahkan kepada pemerintah agar segera lepas dari program efisiensi ini. Sementara itu, IHGMA Jatim tercatat memiliki 70 anggota general manager dari semua hotel jenjang bintang. 

"Kalau kita bicara Jatim dan khususnya Surabaya, kondisi okupansi masih di bawah 50 persen. Pas buka puasa aja tidak seperti tahun lalu, ada penurunan sekitar 20-25 persen. Yang dulu bukber kita bisa heboh dan meriah di setiap hotel, sekarang semuanya turun dan pada mengeluh," jelasnya.

Ia menilai penurunan okupansi pada saat Ramadan adalah sebuah kewajaran, namun pada tahun ini sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula saat momen libur lebaran yang disinyalir merupakan dampak penurunan daya beli masyarakat.

"Sedikit banyak program efisiensi ini ada berdampak lah pada beberapa sumber, baik yang sifatnya BUMN, corporate swasta juga, terpengaruh terhadap kebijakan saat ini, jadi banyak terjadi penurunan," kata Tahir Aldjufri.

Ia khawatir efek domino yang terjadi adalah potensi pengurangan jumlah karyawan alias PHK pada industri perhotelan.

"Efek yang terjadi untuk pengurangan itu ada, tapi belum spesifik. Tetapi yang baru terjadi adalah unpaid leave. Penurunan biaya karyawan dari 5 persen hingga 50 persen yang terjadi melalui metode unpaid leave saat ini," ujarnya.

"Tapi kalau efisiensi ini terus berjalan, ya kita nggak tahu apakah pengurangan karyawan dan akhirnya penutupan hotel dan sebagainya," tambahnya.

Thahir mewakili IHGMA Jatim berharap agar pemerintah mempertimbangkan ulang program efisiensi anggaran yang menyasar dana belanja dan kegiatan khususnya perhotelan. Sebab selama ini event-event birokrasi sangat membantu industri perhotelan tetap hidup. Mulai perjalan dinas, seminar hingga meeting.

"Agar segera normal kembali seperti saat dulu, karena jujur saat ini yang punya duit banyak itu pemerintah, mereka banyak membelanjakan kepada kami dan ujungnya dampaknya balik lagi ke pajak yang kita bayarkan, balik lagi ke pemerintah kota dan negara. Sebenarnya semua saling menguntungkan dalam hal ini," kata dia.(*)