TIMES JATIM, BANYUWANGI – Sengketa kepemilikan lahan Pantai Boom Marina yang sempat memanas akhirnya menemukan titik terang. Hal itu berkat mediasi intensif Komisi I DPRD Banyuwangi, yang mempertemukan antara Pemkab Banyuwangi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Dalam rapat yang digelar Kamis (21/11/2024) lalu, kedua belah pihak mengakui pentingnya Pantai Boom bagi masyarakat Banyuwangi dan berkomitmen untuk menyelesaikan segala perbedaan. Sebagai tanda keseriusan, kedua pihak sepakat untuk mencabut semua tanda batas yang sebelumnya menjadi pemicu konflik.

Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila ini juga menghadirkan Asisten Pemkab Banyuwangi, BPKAD Banyuwangi, Dishub Banyuwangi dan BPN. 

“Kami sudah mendengar apa yang menjadi permasalahan dan sebenarnya bukan permasalahan tapi bahwa ini kecintaan kita semua kepada Pantai Boom Marina untuk membangun Banyuwangi,” kata politisi Golkar, Jumat (22/11/2024).

Menurutnya, kedua instansi tersebut sangat sayang terhadap Pantai Boom Marina. Pasalnya, destinasi wisata ditengah Kota Banyuwangi ini dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

“Alhamdulillah, hari ini sudah sepakat dan akan mengadakan pertemuan lanjutan yang lebih tinggi antara Sekda Banyuwangi dan Sekda provinsi,” ungkap Rifa sapaan akrabnya. 

Dia menyampaikan bahwa pihaknya menginstruksikan untuk mencopot patok dan plang yang dipasang oleh Dishub Jatim dan Pemkab Banyuwangi. 

“Saya perintahkan untuk dicopot, bahwa kita tidak ada permasalahan,” ujarnya. 

Rifa berharap mudah-mudahan perebutan lahan tersebut segera menemukan titik temu yang baik bagi kedua belah pihak. 

Selain itu, diharapkan akan membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan kawasan Pantai Boom Marina. Investor yang sebelumnya ragu untuk berinvestasi di kawasan ini kini dapat lebih merasa aman dan nyaman. (*)