TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui. Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD setempat.

Seluruh fraksi di DPRD menyatakan persetujuan, ditandai dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris dan Pimpinan DPRD.

Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma memimpin rapat yang dihadiri para anggota legislatif, jajaran Forkopimda, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo. Di sisi eksekutif, hadir langsung Bupati Haris dan Sekda Ugas Irwanto bersama tim teknis.

Dari hasil finalisasi, pendapatan daerah 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 22,29 miliar dari total awal Rp 2,46 triliun. Namun di sisi lain, belanja daerah justru meningkat Rp 26,02 miliar menjadi Rp 2,61 triliun. Kekurangan tersebut ditutup lewat tambahan pembiayaan daerah sebesar Rp 48,31 miliar.

Bupati Haris menegaskan bahwa angka-angka ini bukan sekadar hitungan atas kertas. Ia meminta seluruh OPD bekerja serius menindaklanjuti saran dan koreksi DPRD, menekankan bahwa APBD adalah cerminan langsung dari aspirasi publik.

“Koreksi dari DPRD bukan angin lalu. Itu suara rakyat. APBD bukan sekadar formalitas, tapi janji yang harus ditepati,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Dalam pidato penutupnya, Bupati Haris memaparkan sejumlah prioritas pembangunan hasil revisi anggaran, termasuk perbaikan jalan sepanjang 905 km yang akan dioptimalkan dengan paving produksi lokal demi efisiensi anggaran.

Tak hanya pembangunan fisik, sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan juga disebut sebagai fokus utama. Ia juga menyinggung tanggung jawab sosial pemerintah menyusul kasus viral penelantaran orang tua di Kabupaten Probolinggo.

“Saya minta Dinas Sosial segera tanggap. Ini bukan cuma soal individu, tapi tentang akhlak dan wajah daerah kita,” tegasnya.

Meski menyetujui P-APBD, fraksi-fraksi DPRD tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis. Mereka mendukung arah kebijakan namun mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan tak menyimpang dari rencana.

“Fraksi-fraksi paham arah perubahan, tapi jangan abaikan masukan. Kami akan terus mengawal,” ucap perwakilan Fraksi PDIP.

Penandatanganan nota kesepakatan disaksikan oleh seluruh peserta rapat, menandai berakhirnya pembahasan panjang P-APBD 2025. Menutup rapat, Bupati Haris menyerukan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Membangun daerah bukan cukup dengan mimpi. Perlu keberanian, strategi, dan kolaborasi. Semoga keputusan hari ini membawa maslahat dan menjadikan Probolinggo semakin amanah dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)