TIMES JATIM, PACITAN – Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, mendesak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, untuk lebih serius menangani kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). 

Menurutnya, wabah ini berulang setiap tahun dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

“Dinas terkait jangan menganggap sepele merebaknya kasus PMK ini, apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar Rudi, Selasa (7/1/2024).

Rudi juga menyoroti habisnya stok vaksin PMK di tengah meningkatnya kasus. Terakhir, vaksinasi dilakukan pada Mei 2024, dan jeda waktu yang panjang ini dinilainya akibat perencanaan yang kurang matang.

“Seharusnya ada perencanaan yang baik dari dinas, tidak hanya bergantung pada Pemprov Jatim. Harus ada langkah mandiri,” tegasnya.

Oleh karena itu, Rudi mendorong agar dinas memberikan edukasi kepada peternak untuk melakukan vaksinasi secara mandiri. 

Selain itu, ia meminta dinas aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi demi memastikan ketersediaan vaksin.

“Kalau butuh anggaran, mari kita bicarakan. Jangan remehkan wabah ini karena juga memengaruhi ekonomi masyarakat,” katanya. 

Rudi menekankan bahwa wabah PMK tak hanya mengancam kesehatan ternak tetapi juga mengganggu ekonomi peternak. Ia meminta pemerintah daerah bergerak cepat dan tepat untuk mengendalikan situasi.

Langkah preventif seperti edukasi, penganggaran, dan vaksinasi rutin perlu segera dilakukan agar dampak wabah PMK di Pacitan bisa diminimalkan. (*)