TIMES JATIM, MALANG – Jumlah penduduk di Kabupaten Malang kelompok sasaran program pengentasan kemiskinan tercatat mencapai 1.228.283 jiwa. Pemkab Malang berkomitmen menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 mendatang.

Angka sasaran kemiskinan ini berdasarkan hasil ground check dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dimana,  jumlah kelompok sasaran ini terklasifikasi desil sosial ekonomi, yang menunjukkan Desil 1 hingga Desil 5, pada total 440.105 KK. 

Bahkan, pada kelompok Desil 1 dan Desil 2 yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, tercatat jumlahnya mencapai 535.122 jiwa atau dalam 181.403 KK.

"Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Malang, khususnya penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen, ditargetkan tahun 2026," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar.

Target pengentasan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen ini, kata Budiar, sudah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2024–2029. 

"Target tersebut wujud komitmen moral dan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat," tandasnya.

Sekda menyebut, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan angka kemiskinan versi data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang tahun 2024. Dimana, angka kemiskinan di Kabupaten Malang turun sebesar 0,47 persen atau setara dengan 11.220 jiwa. Jumlah ini dari awalnya 9,45 persen (251.360 jiwa) pada 2023, menjadi 8,98 persen (240.140 jiwa) pada 2024. 

Perbedaan data kemiskinan ini, didapati salah satunya disebabkan masih banyak masyarakat tidak mampu yang sebelumnya belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga baru teridentifikasi melalui pemutakhiran DTSEN belakangan ini. 

Selain itu, tercatat masih terdapat 66.202 jiwa atau dalam 39.304 KK yang belum masuk dalam DTSEN, sehingga membutuhkan percepatan pendataan secara menyeluruh.

Terkait hal ini, Sekdakab Malang juga mengingatkan, bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang masih sangat kompleks. 

Oleh karena itu, menurutnya optimalisasi pemutakhiran DTSEN menjadi kunci utama agar seluruh program pengentasan kemiskinan dapat disusun tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan. 

"Data yang akurat akan mencegah kecemburuan sosial, meminimalisir potensi konflik, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Budiar.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kegiatan pemutakhiran DTSEN strategis, dimana Kepala Desa dan Lurah adalah ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan kondisi warga masyarakat. 

Sekda Budiar menandaskan, bahwa sinergi, kesamaan persepsi, serta kolaborasi antara pemerintah desa/kelurahan dengan perangkat daerah menjadi fondasi dalam mewujudkan DTSEN yang valid, terverifikasi, dinamis, dan real time.

Ia berharap, kualitas pemutakhiran DTSEN dapat terus ditingkatkan sebagai dasar perumusan kebijakan lintas sektor dan program. Sehingga, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang benar-benar berdampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. (*)