TIMES JATIM, MALANG – Polemik rencana pembangunan jalan tembusan di Perumahan Griyashanta, RW 12, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang kini bergulir hingga proses hukum, dinilai dipicu lemahnya komunikasi antara warga, pemerintah, dan pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut.

Di tengah upaya mediasi, warga mendesak adanya keterbukaan informasi agar persoalan tidak berlarut-larut. Ketua RT 5 RW 12, Arif Rahman Hakim mengatakan, warga hingga kini belum memperoleh penjelasan menyeluruh terkait rencana pemerintah, termasuk rencana pembangunan jalan tembus yang menjadi sumber polemik.

“Yang dibutuhkan warga itu komunikasi dua arah yang nyaman dan terbuka. Jangan sampai terkesan ada proses atau keputusan yang dipaksakan tanpa penjelasan yang utuh,” ujar Hakim, Jumat (16/1/2026).

Ia menegaskan tetap mendorong dibukanya ruang komunikasi, baik dalam proses mediasi di pengadilan maupun di luar jalur tersebut. Menurutnya, kepentingan pembangunan pemerintah dan kebutuhan warga seharusnya bisa dipertemukan melalui dialog yang baik.

“Pemkot punya kepentingan pembangunan, warga juga punya kebutuhan. Keduanya bisa bertemu di satu titik temu kalau dikomunikasikan dengan baik,” ungkapnya.

Meski belum mengetahui secara pasti aturan komunikasi di luar mediasi hukum, Hakim menilai dialog tetap penting agar konflik tidak berkepanjangan. Ia juga menegaskan bahwa warga pada dasarnya tidak menolak pembangunan, melainkan menyoroti lemahnya sosialisasi dan komunikasi sejak awal.

“Dalam perencanaan tata kota, bisa saja ada tahapan yang terlewat. Selama masih ada waktu, seharusnya bisa diperbaiki dan disosialisasikan kembali,” katanya.

Disisi lain, Ketua RT 1 RW 12, Hendi Suryo Leksono, menyebut meskipun wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan lokasi tembok yang dipersoalkan, dampak polemik dirasakan oleh seluruh warga RW 12.

“Di RW 12 ada delapan RT. Yang berbatasan langsung memang RT 8, tapi dampaknya dirasakan semua warga,” jelas Hendi.

Hendi berharap konflik ini dapat diselesaikan secara bijak dengan mencari jalan tengah, bukan sekadar setuju atau menolak secara mutlak. Ia juga menyoroti terputusnya komunikasi antara warga dengan pihak kelurahan maupun instansi terkait, termasuk Dinas PUPR, sehingga informasi yang diterima warga kerap sepotong-sepotong.

“Pernah disampaikan soal adanya tower di belakang dengan kapasitas besar. Kalau memang ada, tentu berpotensi mengganggu. Kami ingin mendengar penjelasan resmi yang sebenarnya seperti apa,” katanya.

Menurutnya, Kota Malang yang relatif kecil seharusnya memudahkan koordinasi antarpihak. Ia menilai informasi yang sudah terlanjur beredar perlu segera diluruskan melalui komunikasi terbuka. Hendi juga berharap adanya pertemuan langsung dengan pemilik lahan agar warga memperoleh gambaran utuh, terlebih di sekitar lokasi terdapat sekolah yang berpotensi terdampak jika kawasan tersebut menjadi jalan umum.

“Warga tidak serta-merta menolak. Yang diminta adalah dialog terbuka dan transparansi,” tegasnya.

Ia menambahkan, sikap warga beragam, ada yang menolak, setuju, hingga masih bingung. 

“Klarifikasi itu perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan warga secara langsung, bukan hanya melalui perwakilan,” ucapnya.

Diketahui, situasi kian sensitif setelah tembok di lokasi tersebut dilaporkan roboh secara paksa oleh oknum tertentu. Peristiwa itu membuat warga semakin berhati-hati dan berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara terbuka dan damai.(*)