TIMES JATIM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Jawa Timur memperkuat sinergi ekonomi lintas daerah melalui Misi Dagang dan Investasi Jateng–Jatim yang digelar di PO Hotel Semarang, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini membidik potensi transaksi hingga Rp867,289 miliar per tahun, dengan proyeksi mencapai Rp4,339 triliun dalam lima tahun ke depan.

Misi dagang tersebut melibatkan 218 pelaku usaha dari kedua provinsi, mencakup sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, hingga perikanan. Forum temu bisnis ini dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi pengusaha.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, misi dagang menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses pasar sekaligus memperkuat jejaring usaha, khususnya bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Melalui misi dagang ini, potensi unggulan Jawa Timur dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan Jawa Tengah, begitu pula sebaliknya. Produk unggulan Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi referensi dan role model pengembangan di Jawa Timur,” ujar Taj Yasin.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif agar kerja sama yang terbangun tidak bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.

Dalam misi dagang ini, kontribusi IKM binaan Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp455,69 miliar per tahun atau setara 52,47 persen dari total potensi transaksi. Nilai tersebut diproyeksikan menembus Rp2,28 triliun dalam lima tahun ke depan.

Taj Yasin juga mencatat sejumlah sektor strategis telah membukukan transaksi bernilai signifikan, antara lain komoditas kopi, gula, dan pangan lainnya dengan nilai transaksi tahunan di atas Rp100 miliar.

“Potensi ini perlu terus difasilitasi agar berkembang optimal. Di sinilah peran pemerintah memastikan kesinambungan dan pertumbuhan kerja sama,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut misi dagang ke Jawa Tengah sebagai langkah awal yang penting dalam memperkuat sinergi ekonomi antardaerah. Hingga pukul 13.00 WIB, nilai transaksi yang tercatat telah mencapai Rp2,9 triliun.

“Dari total transaksi tersebut, Jawa Timur menjual Rp2,658 triliun dan membeli dari Jawa Tengah sebesar Rp184 miliar. Selain itu, terdapat investasi Jawa Timur di Jawa Tengah senilai Rp96 miliar,” kata Khofifah.

Menurut Khofifah, investasi tersebut antara lain mendukung program nasional, seiring keterbatasan lahan sawah yang dilindungi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jawa Timur.

“Kerja sama ini mencerminkan hubungan ekonomi yang saling menguatkan. Jawa Timur dan Jawa Tengah bersifat borderless, tidak ada sekat dalam membangun kolaborasi untuk tumbuh dan sejahtera bersama,” ujarnya.

Transaksi yang tercatat dalam misi dagang ini meliputi komoditas kayu, telur, ikan, cengkeh, tembakau, beras, kopi, daging ayam, hingga produk perikanan. Nilai transaksi sektor peternakan mencapai Rp1,1 triliun, sedangkan sektor perikanan sebesar Rp378 miliar.

Sejumlah kerja sama konkret juga tercatat, di antaranya penyediaan 1.800 ton jagung kuning lokal antara PT Sidoagung Farm Magelang dan CV Ukirsari Jaya Agro Tuban, pembelian beras oleh Indomaret dan Indogrosir Jawa Tengah senilai Rp126,5 miliar, serta transaksi produk perikanan UD Dwi Manunggal Semarang senilai Rp142,8 miliar.

Di sektor industri, transaksi besar tercatat pada industri hasil tembakau PT PSPM Semarang senilai Rp192 miliar serta kerja sama komoditas gula senilai Rp105 miliar antara PT Indoacidatama Karanganyar dan PT Sinergi Gula Nusantara.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur juga menandatangani kesepakatan bersama, disertai penandatanganan kerja sama serta komitmen transaksi perdagangan oleh delapan pelaku usaha, asosiasi, dan antar-OPD kedua provinsi. (*)