TIMES JATIM, SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Dinas Kesehatan tidak lengah menyikapi masuknya ancaman super flu atau infeksi influenza A (H3N2) subclade K, ke Indonesia. Ia menegaskan, bahwa kesiapsiagaan dini menjadi kunci utama.

“Ini bukan isu biasa. Super flu menular cepat dan gejalanya mirip flu biasa. Kalau terlambat, dampaknya serius,” kata Wara Renny, Selasa (6/1/2026).

Mengacu data Kementerian Kesehatan RI, kasus Influenza Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) masih terus dipantau melalui sistem surveilans nasional.

Kemenkes menekankan pentingnya deteksi dini karena virus influenza memiliki potensi mutasi tinggi dan dapat membebani fasilitas kesehatan.

Data terbaru Kementerian Kesehatan, hingga akhir Desember 2025, ditemukan 62 kasus yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia. Jawa Timur tertinggi mencapai 23 kasus, disusul Kalimantan Selatan dan Jawa Barat serta disusul beberapa wilayah propinsi lain.

Menurut bunda Wara, sapan akrab Wara Sundari Renny Pramana, Jawa Timur memiliki resiko besar. Mobilitas antardaerah tinggi. Kepadatan penduduk juga besar. Pintu masuk banyak. Mulai bandara hingga pelabuhan.

“Jatim ini wilayah strategis. Kalau tidak siap, efeknya bisa meluas,” ujarnya.

Dirinya mendorong Pemprov Jatim segera mengaktifkan status kewaspadaan dini daerah. Termasuk membentuk Satgas Super Flu lintas OPD.

“Data kesehatan kabupaten dan kota harus terintegrasi. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Bunda Wara menegaskan, penanganan super flu harus mengacu pada pola yang sudah terbukti efektif saat menghadapi pandemi Covid-19. Yakni pendekatan promotif, preventif, dan kuratif secara berimbang.

Pada aspek promotif, ia meminta Pemprov Jatim menggencarkan edukasi publik sejak dini. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) harus kembali diperkuat.

Mulai etika batuk dan bersin, penggunaan masker saat sakit, hingga kebiasaan cuci tangan.

“Edukasi jangan menunggu kasus meledak. Ini pengalaman saat Covid. Kesadaran publik adalah benteng pertama,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim ini.

Untuk langkah preventif, Fraksi PDIP DPRD Jatim mendorong optimalisasi pencegahan berbasis komunitas.

Puskesmas, kader kesehatan, hingga Posyandu diminta aktif melakukan pemantauan gejala flu di masyarakat. Terutama di sekolah, pesantren, dan fasilitas publik padat.

“Deteksi di tingkat paling bawah penting. Kalau sudah berat baru ke rumah sakit, itu terlambat,” katanya.

Ia juga menekankan kesiapan alat pelindung diri (APD), logistik medis dasar, serta prosedur standar penanganan kasus flu berat di seluruh fasilitas layanan kesehatan. Termasuk kesiapan laboratorium untuk pemeriksaan lanjutan.

Sementara dari sisi kuratif, Wara Renny menegaskan layanan kesehatan harus siap merespons cepat kasus bergejala berat.

Rumah sakit rujukan perlu menyiapkan protokol penanganan influenza berat agar tidak mengganggu layanan pasien lain.

“Penanganan medis harus cepat, terukur, dan tidak tumpang tindih. Pengalaman Covid jangan diulang,” tegasnya.

Bunda Wara juga menyoroti pentingnya penguatan surveillance dan deteksi dini. Ia meminta Dinkes memperkuat pemantauan di puskesmas, rumah sakit rujukan, dan laboratorium kesehatan daerah.

“Pelaporan kasus ILI dan SARI harus cepat. Jangan menunggu parah,” katanya.

Bendahara DPD PDIP Jatim ini mengingatkan, lonjakan pasien flu berat bisa melumpuhkan layanan kesehatan umum. Karena itu, manajemen fasilitas kesehatan harus disiapkan sejak awal.

“RS perlu buffer kapasitas. Alur pasien flu dan non-flu harus dipisah,” ujarnya.

Tak kalah penting, komunikasi publik. Menurut bubda Wara,  kepanikan bisa lebih berbahaya dari virus itu sendiri.

“Satu pintu informasi. Jangan simpang siur. Publik harus tenang, tapi siaga,” katanya.

Dirinya  juga menekankan perlunya pula perlindungan kelompok rentan. Lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta harus menjadi prioritas.

“Puskesmas harus aktif memantau. Edukasi keluarga juga penting,” tambahnya.

Selain itu lanjutnya, penanganan super flu tidak bisa hanya dibebankan ke sektor kesehatan. Perlu koordinasi lintas sektor.

“Dishub, Dinas Pendidikan, BPBD, hingga Kominfo harus dilibatkan. Respons harus cepat dan terkoordinasi,” tandasnya.

Dirinya juga meminta Pemprov Jatim menyiapkan skenario terburuk. Mulai dari penyesuaian kegiatan massal, pengaturan kerja fleksibel ASN, hingga perlindungan layanan publik esensial.

“Super flu adalah ancaman nyata. Kuncinya satu: cepat mendeteksi, tepat berkomunikasi, dan konsisten melindungi masyarakat,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri.

Sementara itu Juru bicara Kemenkes RI, Widyawati, menjelaskan data tersebut berasal dari pemantauan terhadap kasus super flu atau infeksi influenza A (H3N2) subclade K ini terus dilakukan.

Dari temuan yang ada, kata Widyawati, karakteristik pasien, mayoritas kasus ditemukan pada perempuan dengan proporsi sekitar 64 persen. Kelompok anak usia 1 hingga 10 tahun juga menjadi kelompok paling terdampak, menyumbang sekitar 35 persen dari total kasus. 

Kondisi ini menunjukkan perlunya kewaspadaan lebih, terutama di wilayah dengan kasus tinggi seperti Jawa Timur, serta penguatan upaya pencegahan dan deteksi dini di kelompok rentan. (*)