TIMES JATIM, GRESIK – Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pelaku UMKM di area Car Free Day (CFD) Gresik memantik perhatian publik. Setelah keluhan pedagang kecil mencuat, DPRD Gresik akhirnya angkat bicara dan menyoroti praktik yang dinilai meresahkan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menyampaikan jika informasi tersebut sudah diatensi. Ia pun menyayangkan ada aksi pungutan ke pelaku usaha kecil di CFD Gresik. "Oknum-oknum model seperti ini wes harus ilang (sudah harus hilang)," katanya, Selasa (18/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Nurhamim juga meminta agar kasus tersebut ditelusuri. Apalagi, pengelolaan kegiatan CFD di bawah paguyuban serta dibina oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafbudpora).

"Kami minta kasus ini dtelusuri. Jika benar ada oknum ASN atau pejabat di lingkungan Disparekrafbudpora terlibat, maka harus diusut tuntas," ujarnya.

Selaku koordinator Komisi II membidangi UMKM, ia segera meminta Komisi II mengagendakan rapat kerja (Raker) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Langkah ini untuk memastikan kebenaran informasi yang telah ramai menjadi perbincangan publik Gresik secara luas soal adanya tengara pungutan liar kepada UMKM untuk bisa berjualan di CFD.

"Kenapa saya katakan pungutan liar, sebab biaya resmi yang telah ditetapkan baguyuban UMKM sudah ada yakni Rp 50 ribu per-UMKM yang mendaftar. Lah ini ada yang dimintai 300 ribu hingga Rp 500 ribu, itu kan masuk pungli," ungkapnya.

Anha, begitu panggilan akrabnya, juga minta pejabat kepala OPD terkait, jika pungutan liar itu benar adanya melbatkan ASN atau bahkan pejabat, harus diberikan tindakan tegas.

"Agar mengambil sikap tegas kepada mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung," tandas Politisi Partai Golkar ini.

Sebagai informasi, mencuatnya pungli bagi pelapak yang ingin berjualan di CFD awalnya diungkap Penggiat UMKM Kabupaten Gresik, M Ismail Fahmi.

Dalam kesempatan itu, ia menemukan adanya dugaan praktik tidak resmi berupa permintaan uang Rp 300.000–Rp500.000 oleh oknum pengelola CFD agar pelapak bisa langsung berjualan tanpa harus menunggu antrian panjang.

"UMKM yang mendaftar resmi sudah antre sejak tahun 2023 dan jumlahnya kini mencapai sekitar 100-an pelaku usaha. Tapi ada oknum yang menawarkan jalan pintas dengan bayar lebih mahal," ujarnya.

Ia menambahkan, setelah ditelusuri bersama sejumlah ketua UMKM dan pemerhati UMKM Gresik, ditemukan adanya kewajiban transfer dana pendaftaran ke rekening pribadi oknum, bukan ke rekening resmi paguyuban yang sebenarnya sudah tersedia.

"Rekening paguyuban CFD itu ada. Tapi kok yang dipakai rekening pribadi? Itu yang jadi pertanyaan," ungkapnya.

Fahmi mengaku telah menyampaikan keluhan ini langsung kepada pihak penanggung jawab CFD serta Kepala Disparekrafbudpora Saifudin Ghozali, dan meminta agar sistem pendaftaran dan antrian segera ditertibkan.

"Ini menyangkut UMKM. Harusnya dibina sesuai dengan semangat Nawa Karsa Pemkab Gresik (Bela Beli Produk UMKM). Tapi ternyata masih ada dugaan suap-menyuap atau pungutan di lingkup CFD yang berada langsung di bawah Disparekrafbudpora " tegasnya. (*)