TIMES JATIM, JAKARTA – Sejumlah negara Arab yang berbatasan dengan Teluk Persia mendesak Amerika Serikat (AS) untuk tidak melancarkan serangan militer terhadap Iran. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi dan politik di kawasan Timur Tengah.

Desakan tersebut dilaporkan disampaikan secara tertutup oleh Arab Saudi, Oman, dan Qatar kepada pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Menurut laporan The Wall Street Journal, lobi dilakukan setelah Gedung Putih memperingatkan negara-negara sekutu di Teluk agar bersiap menghadapi kemungkinan tindakan terhadap Teheran.

Meski memilih bersikap hati-hati di ruang publik di tengah gelombang protes besar di Iran, negara-negara Teluk disebut aktif menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pejabat AS agar mempertimbangkan ulang opsi militer.

Pejabat Teluk Arab menilai, setiap upaya militer untuk menggulingkan pemerintahan Iran dapat mengganggu pengiriman minyak global melalui Selat Hormuz. Jalur laut strategis tersebut dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, sehingga konflik bersenjata dikhawatirkan berdampak langsung pada stabilitas energi global.

Selain itu, negara-negara Teluk juga mengkhawatirkan dampak lanjutan berupa kerugian ekonomi domestik serta potensi aksi balasan jika pasukan AS bertindak.

Arab Saudi dilaporkan telah menyampaikan kepada Iran bahwa kerajaan tersebut tidak akan terlibat dalam konflik apa pun dan tidak akan mengizinkan penggunaan wilayah udaranya oleh AS. Sikap ini disebut sebagai upaya menjaga jarak dari konfrontasi langsung.

Sementara itu, seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden AS tetap membuka diri terhadap berbagai masukan. “Presiden mendengarkan berbagai pandangan dalam setiap isu, tetapi pada akhirnya ia mengambil keputusan yang menurutnya paling tepat,” ujarnya.

Hingga kini, Presiden Donald Trump belum mengambil keputusan final terkait langkah terhadap Iran. Namun, pada Selasa, ia menulis di media sosial, “Bantuan sedang menuju ke sana,” seraya menyerukan para demonstran Iran untuk tetap bertahan.

Para pemimpin negara Teluk juga menyatakan kekhawatiran atas ketidakpastian politik Iran pasca-Ayatollah Ali Khamenei, termasuk potensi pergeseran kekuasaan ke Korps Garda Revolusi Islam atau munculnya kekacauan regional.

Mantan Duta Besar AS, Michael Ratney, menyebut negara-negara Teluk tidak memiliki simpati terhadap rezim Iran, namun sangat menghindari ketidakstabilan kawasan. “Mereka tidak memiliki simpati terhadap rezim Iran, tetapi mereka juga sangat menghindari ketidakstabilan,” ujarnya.

Arab Saudi, yang tengah menjalankan program Visi 2030 untuk mendiversifikasi perekonomian, memandang stabilitas kawasan sebagai faktor krusial. Sejumlah analis menilai, hasil yang paling diharapkan negara-negara Teluk adalah reformasi domestik di Iran, bukan runtuhnya pemerintahan.

Iran sendiri telah diguncang gelombang protes sejak akhir Desember lalu, yang dipicu anjloknya nilai tukar rial dan memburuknya kondisi ekonomi. Pemerintah Iran menuding AS dan Israel berada di balik apa yang mereka sebut sebagai kerusuhan dan aksi terorisme.

Hingga kini, pemerintah Iran belum merilis data resmi korban. Namun, Human Rights Activists News Agency melaporkan jumlah korban tewas diperkirakan melampaui 2.550 orang, dengan lebih dari 1.134 orang terluka, serta ribuan lainnya ditahan di berbagai wilayah.(*)