TIMES JATIM, SIDOARJO – DPRD Sidoarjo bersama Pemkab sedang membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Legislatif akan mengawal program yang sebelumnya belum mencapai target. 

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih ada mengatakan dari 14 program Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana realisasinya harus tepat sasaran. Dan benar bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo. 

"Kalau terealisasi semua di tahun pertama tidak mungkin, tapi paling tidak yang akan kami kawal dari 14 program itu lebih dari separuhnya harus terealisasi dan tepat sasaran," kata Cak Nasih sebutan Abdillah Nasih saat ditemui di Kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (26/8/2025). 

Ia menambahkan program yang sebelumnya belum tercapai bisa kembali direalisasikan untuk sesuai target. Salah satunya terkait penyerapan tenaga kerja. 

Sebab di Kabupaten Sidoarjo angka pengangguran terbuka masih tinggi, sehingga butuh intervensi khusus oleh Pemkab Sidoarjo dalam membuka lapangan kerja baru. 

"Kami ingin mendorong program 100 ribu lapangan kerja baru ini bisa terwujud, termasuk peningkatan kualitas pelaku UMKM bisa benar naik kelas," ucap Ketua DPC PKB Sidoarjo itu. 

Dengan menciptakan lapangan kerja baru ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Kalau para pencari kerja ini sudah bisa mendapatkan pekerjaan maka secara otomatis perekonomian mereka akan lebih baik. 

"Pendekatan pembangunan melalui hexahelix ini sangat penting. Melibatkan pemerintah, industri, perguruan tinggi, masyarakat, media massa untuk bersama membangun kota delta ini," imbuhnya. 

Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sidoarjo sudah saatnya memperbaiki kualitas lingkungan. Sebab dengan banyaknya jumlah industri ini dapat mempengaruhi kebersihan lingkungan maupun pencemaran udara. 

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyebutkan masih banyak perusahaan yang nakal membuang limbahnya di tempat yang tidak semestinya, seperti sungai dan lainnya. Setiap industri yang menghasilkan limbah harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

"Kedepan pemerintah harus melibatkan industri dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup maupun dampak lalulintas," ujar Politikus Asal Kecamatan Waru itu. 

Kedepan DPRD Sidoarjo bakal mengkaji untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Baik itu melalui inisiatif dewan atau usulan dari Pemkab Sidoarjo. 

"Ya, kalau harapan kami ada Perda CSR. Kalau tidak bisa minimal ada Perbup untuk mengakomodir CSR ini bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar industri atau masyarakat yang terdampak," tutupnya (*)