TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Ribuan santri, alumni, dan simpatisan pondok pesantren dari seluruh Kabupaten dan Kota Probolinggo, Jawa Timur, menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Minggu (18/10/2025).

Aksi Bela Kiai dan Pesantren itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai melecehkan marwah pesantren dan para kiai. 

Aksi ini menjadi simbol perlawanan moral terhadap narasi media yang dianggap menyesatkan, sekaligus penegasan bahwa pesantren adalah benteng etika dan kebangsaan.

Long March Santri Dari Pajarakan ke DPRD

Aksi dimulai dengan long march sejauh 1,2 kilometer dari Lapangan Pajarakan menuju Kantor DPRD. Berlangsung di tengah terik matahari, ribuan santri, alumni, dan simpatisan pondok pesantren yang mengenakan kemeja putih berjalan tertib menuju kantor DPRD.

Aksi ini tidak hanya diwarnai oleh semangat para santri, tetapi juga diperkuat oleh kehadiran para tokoh pesantren terkemuka yang selama ini menjadi panutan spiritual masyarakat Probolinggo. 

Di barisan depan, tampak antara lain KH Muhammad Hasan Nauval dari Ponpes Zainul Hasan Genggong, yang juga Ketua Himpunan Alumni Santri Lirboyo atau Himasal di Probolinggo.

Figur yang dikenal dengan sebutan Gus Boy itu tampil sebagai pembaca tuntutan forum Komunikasi pondok pesantren Probolinggo atau FKPP PRO, menyuarakan aspirasi santri dengan tenang namun tegas.

Turut hadir pula KH Abdurrahman Wafi dari Ponpes Nurul Jadid, yang selama ini aktif dalam gerakan pendidikan dan dakwah kebangsaan. Sosoknya menjadi simbol keterlibatan pesantren besar dalam menjaga marwah keilmuan dan etika publik.

Dari Pondok Pesantren Nurul Qodim, hadir dua tokoh penting: KH Abdul Hadi dan KH Hafidzul Hakim Noer, yang dikenal sebagai penjaga tradisi pesantren salaf dan penggerak nilai-nilai akhlaqul karimah di tengah masyarakat.

Mereka berdiri bersama santri, alumni, dan masyarakat, menyuarakan bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga benteng moral bangsa.

Gus Haris dan Ra Fahmi Temui Massa

Di Kantor DPRD, para peserta aksi ditemui langsung oleh pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, serta oleh Bupati dr. Mohammad Haris (Gus Haris) dan Wakil Bupati Fahmi AHZ (Ra Fahmi).

Dalam pernyataannya, Gus Haris menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk cinta terhadap pesantren dan para kiai, bukan sekadar unjuk rasa.

“Kita di sini sama-sama belajar dengan bijak bagaimana menggunakan narasi media sosial. Dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu bisa jadi harimaumu. Mari kita tunjukkan kearifan dunia pesantren,” ujar Gus Haris di hadapan massa.

Ra Fahmi turut menyampaikan dukungan dan berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi santri ke tingkat legislatif nasional.

Tujuh Tuntutan Aksi Bela Kiai dan Pesanten

Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Probolinggo (FKPP PRO) menyampaikan tujuh tuntutan utama yang dibacakan langsung oleh KH Muhammad Hasan Nauval di hadapan ribuan peserta aksi damai.

1. Menuntut Bapak H. Chairul Tanjung, selaku pemilik Trans Media, untuk sowan kepada para kiai yang dilecehkan dalam tayangan tersebut sebagai bentuk penghormatan dan permintaan maaf secara langsung. Proses sowan diminta didokumentasikan dan disiarkan secara nasional sebagai wujud tanggung jawab moral.

2. Menuntut Trans7 menayangkan permintaan maaf resmi di seluruh media miliknya (televisi dan digital), dengan durasi dan jangkauan yang sepadan dengan dampak tayangan yang menyesatkan tersebut.

3. Menuntut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) RI memperketat pengawasan terhadap konten siaran yang berpotensi menimbulkan fitnah, kebencian, dan polarisasi sosial, serta menjatuhkan sanksi sesuai Undang-Undang Penyiaran.

4. Menuntut sanksi hukum tegas terhadap Trans7, baik berupa teguran keras, penghentian sementara program, maupun kewajiban menayangkan konten edukatif tentang peran pesantren dan kiai bagi bangsa.

5. Mendesak DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan penyiaran nasional dan menindak tegas pelanggaran serupa di masa depan.

6. Menuntut Trans7 mengungkap identitas narator dan tim produksi tayangan Xpose Uncensored yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyiaran konten tersebut, serta menuntut permintaan maaf langsung dari pihak terkait.

7. Menyerukan Trans7 agar menayangkan program Khazanah Pesantren yang menampilkan wajah pesantren secara bijak, objektif, dan mendidik, sesuai nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.

DPRD Siap Teruskan Aspirasi ke DPR RI dan Provinsi

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Didik Humaidi, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari santri, alumni, dan simpatisan pondok pesantren tersebut.

“Kami akan meneruskan aspirasi ini ke DPR RI dan juga menyampaikannya ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini adalah suara masyarakat yang harus kami perjuangkan,” ujar Didik.

Pesan Kebangsaan: Pesantren sebagai Pilar NKRI

Aksi ini ditutup dengan penegasan bahwa pesantren adalah penjaga moral bangsa dan pilar kebangsaan. Para santri menyatakan bahwa mereka tidak menolak media, tetapi menolak distorsi dan fitnah terhadap simbol keagamaan.

“Kami mendukung media yang objektif, beretika, dan menjaga keharmonisan sosial dalam bingkai NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” bunyi pernyataan penutup FKPP PRO. (*)