TIMES JATIM, SIDOARJO – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti sejumlah ketimpangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna, Sabtu (1/11/2025), Fraksi Golkar menilai arah kebijakan fiskal yang disusun pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan semangat efisiensi dan keberpihakan pada masyarakat.

Juru bicara Fraksi Golkar, Wahyu Lumaksono, menyampaikan bahwa total belanja daerah dalam RAPBD 2026 mengalami penurunan signifikan, dari Rp5,94 triliun pada 2025 menjadi Rp5,13 triliun atau turun 13,7 persen. Hal tersebut, menurut Fraksi Golkar, harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang cermat dan prioritas pada kebutuhan dasar publik.

“Kami mencatat ketimpangan struktural dalam komposisi belanja. Misalnya, anggaran untuk rapat koordinasi mencapai Rp11 miliar, sementara untuk BLUD Air Limbah Domestik yang menyangkut layanan dasar masyarakat hanya Rp1,1 miliar,” kata Sekretaris DPD Golkar Sidoarjo ini.

Pendapatan Daerah Dinilai Kurang Realistis

Fraksi Golkar menilai bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 pada sejumlah pos pajak justru lebih rendah dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Beberapa data menunjukkan anomali perencanaan, antara lain:

• Pajak Jasa Perhotelan: realisasi 2024 sebesar Rp24,06 miliar, tetapi target 2026 hanya Rp20 miliar.
• Pajak Jasa Parkir: realisasi 2024 sebesar Rp12,84 miliar, target 2026 turun menjadi Rp9,5 miliar.
• Pajak Air Tanah: realisasi 2024 mencapai Rp7,42 miliar, namun target 2026 hanya Rp6,78 miliar.

Sementara itu, total PAD yang diusulkan dalam RAPBD 2026 tercatat Rp1,318 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi PAD 2024 yang mencapai Rp1,407 triliun.

“Target yang tidak konsisten ini menunjukkan lemahnya perencanaan pendapatan. Kami mendesak agar pemerintah daerah merevisi target PAD dengan basis kinerja dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang riil,” tegas Wahyu.

"Untuk sektor retribusi, Fraksi Golkar mencatat hal serupa. Target retribusi pasar tahun 2026 ditetapkan Rp16,93 miliar, padahal realisasi 2024 mencapai Rp18,47 miliar. Sebaliknya, hanya retribusi jasa tertentu yang menunjukkan kenaikan signifikan, dari realisasi 2024 sebesar Rp26,14 miliar menjadi target Rp28,67 miliar pada 2026," Sambung Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo ini.

Pendidikan Merosot 37 Persen, Langgar Amanat Konstitusi

Dalam bidang pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti penurunan anggaran yang sangat tajam — dari Rp1,53 triliun pada 2025 menjadi Rp954 miliar pada 2026 atau turun 37,7 persen. Akibatnya, porsi belanja pendidikan hanya mencapai 18,6 persen dari total APBD, di bawah amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menetapkan minimal 20 persen.

“Penurunan ini merupakan kemunduran dalam pembangunan sumber daya manusia. Kami mendesak agar alokasi dikembalikan sesuai ketentuan konstitusional,” ungkap Wahyu.

Banjir, Kesehatan, dan Lingkungan Jadi Sorotan

Dalam bidang infrastruktur, Golkar menilai penanganan banjir belum menyentuh akar persoalan. Data BPBD 2024 menunjukkan 9.121 keluarga di enam kecamatan terdampak banjir, namun program pembangunan drainase sepanjang 20 kilometer senilai Rp58 miliar dinilai belum cukup.

Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten menyusun Grand Design penanganan banjir terpadu, berkoordinasi dengan BP DAS Brantas, dan menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) seperti diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam bidang kesehatan, penurunan alokasi juga terjadi di beberapa sektor kunci:

• Dinas Kesehatan: turun 6,8 persen menjadi Rp574,5 miliar.
• RSUD Sidoarjo Barat: turun 17,2 persen menjadi Rp95,6 miliar.
• Puskesmas: turun 11,5 persen menjadi Rp118,3 miliar.

“Pemangkasan ini berpotensi menurunkan kualitas layanan dasar dan percepatan penanganan stunting,” tegas Wahyu.

Sementara Anggota Fraksi Golkar lainnya, Muhammad Dian Felani menambahkan jika di Bidang lingkungan hidup juga mengalami kontraksi. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup berkurang 33,7 persen, dari Rp127,3 miliar menjadi Rp84,3 miliar. Padahal, data DLHK Jawa Timur menunjukkan Indeks Kualitas Udara (AQI) di Kecamatan Krian telah mencapai 167, atau kategori tidak sehat.

"Fraksi meminta agar pemerintah segera memperkuat sistem pemantauan udara real-time, menyesuaikan target Indeks Kualitas Udara Daerah (IKUD) dengan standar nasional, serta mengadopsi skema insentif lingkungan bagi desa/kelurahan yang berkomitmen pada pengelolaan lingkungan hidup," tegas Anggota Komisi B ini.

Ketenagakerjaan dan Revitalisasi Pasar Krian

Menurut Dian Felani, Fraksi Golkar juga menyoroti sektor ketenagakerjaan yang belum tertangani optimal. Berdasarkan data BPS Jawa Timur 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sidoarjo mencapai 6,49 persen, tertinggi di Jawa Timur. Program ketenagakerjaan dalam RAPBD 2026 disebut hanya menyentuh 2,5 persen dari total pengangguran.

Fraksi mendorong peningkatan program pelatihan vokasi, sertifikasi tenaga kerja, dan penguatan wirausaha muda berbasis industri lokal.

"Di sisi lain, Fraksi juga menyoroti lambatnya pemulihan Pasar Krian yang terbakar pada 2024. Golkar meminta agar pembangunan kembali pasar dilakukan secara transparan, berpihak kepada pedagang terdampak, dan dilengkapi fasilitas modern yang aman serta tertata. Fraksi juga mendorong skema relokasi sementara yang humanis agar pedagang tetap dapat beraktivitas," paparnya.

Komitmen untuk APBD yang Berkeadilan

Wahyu Lumaksono menegaskan, jika Fraksi Golkar akan mengawal pembahasan RAPBD 2026 agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, tetapi mengalihkan sumber daya dari yang tidak produktif ke sektor strategis. Golkar berharap RAPBD 2026 menjadi instrumen keuangan daerah yang adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sidoarjo," pungkasnya. (*)