TIMES JATIM, MALANG – Di tengah pusaran dunia yang kian bising oleh persaingan, manusia modern seperti kehilangan alamat. Di mana-mana, kemajuan dirayakan dengan gegap gempita, tapi nurani perlahan ditinggalkan di tikungan sejarah. 

Kita menyembah algoritma, mengagungkan efisiensi, dan berlutut di hadapan teknologi, sementara nilai kemanusiaan kian surut di balik layar digital. Dunia lama sedang sekarat, tapi dunia baru yang lahir justru kehilangan arah. Maka, pertanyaannya: mungkinkah kita membangun dunia baru yang bertumpu pada ruh Pancasila?

Pancasila, yang dulu lahir dari rahim sejarah perjuangan bangsa, bukan sekadar dokumen ideologis; ia adalah simpul moral yang menyatukan keindonesiaan kita. Tapi hari ini, banyak yang memperlakukannya seperti prasasti tua dihormati dalam upacara, tapi jarang dihayati dalam tindakan. 

Padahal, jika dunia kini tengah mencari kompas baru di tengah badai globalisasi, Pancasila justru menyimpan peta yang paling relevan: peta jalan menuju keseimbangan antara kemajuan dan kemanusiaan.

Dunia modern telah menjerumuskan manusia pada kultus individualisme. Kita sibuk mengejar diri sendiri, lupa pada makna “bersama”. Kita hidup di zaman ketika kebahagiaan diukur dengan pengikut, bukan pengabdian. 

Ketika moralitas diganti oleh popularitas, dan kesalehan bergeser menjadi konten yang dapat dijual. Di tengah absurditas semacam itu, nilai-nilai Pancasila terasa seperti oase di padang digital: menenangkan, tapi sering dianggap kuno.

Padahal, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah titik balik peradaban. Ia mengingatkan manusia modern yang pongah bahwa ada batas bagi kesombongan akal. Bahwa sains tanpa etika adalah bahaya, dan teknologi tanpa nurani adalah malapetaka. 

Dunia baru yang berbasis Pancasila harus berani mengembalikan Tuhan dalam ruang publik, bukan dalam arti teologis sempit, melainkan sebagai kesadaran spiritual bahwa manusia bukan pusat semesta, melainkan bagian darinya.

Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi kritik paling keras terhadap wajah dunia hari ini. Ketika perang masih disiarkan seperti tontonan, ketika penderitaan menjadi statistik, dan ketika kemiskinan dianggap kesalahan individu, Pancasila seolah berteriak di tengah hiruk pikuk kapitalisme global: manusia bukan alat produksi.

Dunia baru yang ingin lahir mesti menjadikan kemanusiaan sebagai pusat kebijakan, bukan sekadar lampiran dari kepentingan ekonomi. Pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial harus berdiri sebagai pondasi utama, bukan pelengkap pidato politik.

Lalu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dalam konteks dunia digital yang mengikis batas negara, persatuan kini ditantang oleh arus polarisasi yang melanda jagat maya. Orang lebih mudah berseteru daripada berdialog. Dunia baru berbasis Pancasila harus menciptakan ekosistem digital yang beradab bukan ruang kebencian, tapi ruang kolaborasi. 

Persatuan bukan lagi hanya urusan geografis, melainkan pertemuan nilai-nilai dalam jejaring kemanusiaan global. Indonesia bisa memimpin dari sini, menawarkan model keberagaman yang harmonis di tengah dunia yang haus perpecahan.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan bahwa demokrasi sejati bukan soal suara terbanyak, tapi soal suara yang paling bijak. Dunia baru tidak boleh terjebak pada tirani algoritma dan populisme digital. 

Di tengah ledakan informasi, kebijaksanaan menjadi barang langka. Maka, nilai musyawarah harus dimaknai ulang: bukan hanya ruang rapat fisik, melainkan kultur berpikir yang menghargai argumentasi dan mendengar dengan empati. Inilah demokrasi yang bermartabat yang tidak menuhankan kebisingan, tapi merawat kebijaksanaan.

Dan akhirnya, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Di era ekonomi digital, kesenjangan bukan hanya antara kaya dan miskin, tapi antara yang terkoneksi dan yang terputus. Dunia baru berbasis Pancasila tidak boleh membiarkan teknologi hanya menjadi milik segelintir orang. 

Digitalisasi harus menjadi sarana pemerataan, bukan penindasan baru. Jika data adalah minyak baru, maka keadilan berarti memastikan semua orang memiliki akses pada sumurnya. Di sinilah keadilan sosial menemukan bentuk modernnya: kesetaraan akses dalam dunia maya dan nyata.

Dunia baru berbasis Pancasila bukan utopia. Ia adalah visi yang lahir dari kesadaran bahwa globalisasi tanpa nilai hanya akan melahirkan generasi yang cepat berpikir tapi dangkal merasa. 

Dunia baru bukan sekadar mengganti sistem, melainkan memperbarui kesadaran kolektif. Kita tak sedang menolak kemajuan, melainkan hendak menuntun kemajuan agar tetap berpijak pada manusia.

Pancasila bukan ideologi yang menutup diri dari dunia, melainkan jembatan antara Timur dan Barat, antara spiritualitas dan rasionalitas, antara tradisi dan modernitas. Di tengah dunia yang kelelahan mencari keseimbangan, Indonesia punya modal paling berharga: Pancasila sebagai filosofi hidup yang mengajarkan harmoni, bukan dominasi.

Kita hanya perlu berani mempercayainya lagi. Menghidupkannya bukan di buku teks, tapi dalam praktik keseharian: dalam cara kita bekerja, berinteraksi, dan memimpin.

Dunia baru bukan akan lahir dari revolusi industri, melainkan dari revolusi kesadaran kesadaran untuk menjadi manusia Pancasilais di tengah dunia yang nyaris kehilangan arah kemanusiaannya.

***

*) Oleh : Burhanuddin, Kader PMII Cabang Kota Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.