TIMES JATIM, MALANG – Pemkot Malang kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola pemerintahan dengan meraih penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Penghargaan ini didapat, karena Kota Malang dinilai memiliki kualitas kebijakan dengan kualifikasi unggul.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LAN RI, Muhammad Taufik, kepada Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, pada acara penganugerahan di Grand Ballroom Novotel Samator, Surabaya, Selasa (25/11/2025) kemarin.

IKK sendiri merupakan instrumen nasional untuk mengukur kualitas kebijakan publik melalui empat dimensi, yakni perencanaan, implementasi, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi. Melalui platform ini, ASN dapat melakukan penilaian mandiri guna memastikan kebijakan yang efektif, responsif, dan berkualitas.

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin mengucapkan rasa syukur atas capaian yang didapat oleh Pemkot Malang untuk Kota Malang.

“Alhamdulillah, Kota Malang meraih penghargaan sebagai pemerintah kota berkualifikasi unggul dalam indeks kualitas kebijakan. Kualitas kebijakan kita meningkat dari tahun sebelumnya dan mendapatkan kualifikasi unggul bersama lima kota lainnya,” ujar Ali, Rabu (26/11/2025).

Tahun ini, LAN RI memberikan penghargaan kepada 10 kementerian, 3 badan/lembaga, 3 pemerintah provinsi, 8 kabupaten, dan 6 pemerintah kota. Enam pemerintah kota yang meraih kualifikasi unggul adalah Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya.

Ali menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkot Malang. 

“Terima kasih kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras sehingga kualitas kebijakan publik terus meningkat dan layak mendapatkan penghargaan ini. Ini bukan sekadar capaian, tetapi amanah yang harus dijaga,” ungkapnya.

Ia juga menekankan komitmen Pemkot Malang untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan. 

“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk memperkuat proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan secara lebih terukur, transparan, responsif, dan inklusif. Ke depan, kolaborasi antar-perangkat daerah dan partisipasi masyarakat akan semakin kami perluas,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala LAN RI, Muhammad Taufik, menegaskan bahwa IKK merupakan bagian dari proses kolaborasi dan pembelajaran bersama, bukan hanya instrumen penilaian. Ia menilai analisis hukum dan analisis kebijakan harus berjalan seimbang untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Taufik juga mengajak seluruh pimpinan instansi menjadikan IKK sebagai budaya kerja berkelanjutan. Menurutnya, komunitas birokrasi yang terbentuk melalui IKK menjadi motor peningkatan kualitas kebijakan di masa mendatang, sehingga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

“Kita berharap forum ini tidak berhenti di sini. Melalui komunitas ini, kita dapat terus meningkatkan kualitas kebijakan, baik aspek legal maupun teknis,” ucapnya. (*)