TIMES JATIM, MADIUN – Pernikahan dini, perundungan, dan putus sekolah masuk daftar persoalan yang disuarakan Forum Anak Kabupaten Madiun. Mereka juga meminta pemerintah daerah memperhatikan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

"Forum Anak telah menyusun Suara Anak Indonesia (SAI) tingkat Kabupaten Madiun sebagai hasil diskusi pada 16-24 Juni lalu," ungkap Dollar Priyo Sasongko Ketua Forum Anak Kabupaten Madiun Periode 2023-2025, Senin (24/11/2025).

SAI adalah aspirasi dan rekomendasi anak-anak Indonesia yang dikumpulkan untuk disuarakan kepada pemerintah guna memenuhi hak anak dan mendukung pembangunan.

Forum Anak di berbagai tingkatan secara rutin mengumpulkan aspirasi anak dari tingkat desa hingga nasional, lalu merumuskannya menjadi satu suara. Hasil rumusan ini digunakan sebagai masukan untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada anak.

Forum Anak berdialog dengan Bupati Madiun usai pengukuhan. (Foto: Yupi Apridayani/TIMES Indonesia)

Dalam berita acara yang dibacakan saat pengukuhan Forum Anak periode 2025-2027, SAI tingkat Kabupaten Madiun mengangkat sejumlah aspirasi yang disampaikan langsung kepada Bupati Madiun H. Hari Wuryanto. Dalam dialog interaktif dengan Forum Anak, Hari Wuryanto merespons positif aspirasi tersebut

"Forum Anak kami harapkan bisa berperan penting menjadi pelopor untuk mencegah perundungan dan pernikahan dini. Sebab persoalan anak yang tahu lebih dekat biasanya teman-temannya sendiri," ujar Hari Wur sapaan akrab Bupati Madiun.

Hari Wur menegaskan Pemkab Madiun berkomitmen menindaklanjuti  persoalan yang disuarakan Forum Anak melalui SAI 2025. "Pemkab Madiun membutuhkan saran dan masukan agar bisa menindaklanjuti persoalan yang disampaikan. Termasuk perundungan dan pernikahan dini itu tadi," ujarnya.

Pengukuhan Forum Anak periode 2025-2027 pada 24 November 2025 merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Pembentukan Forum Anak difasilitasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPKB-PPA) Kabupaten Madiun. (*)