TIMES JATIM, SUMENEP – Isu keselamatan transportasi laut di Pulau Raas kembali menjadi sorotan. Setelah desakan Masyarakat Raas Bersatu di Bali agar pemerintah segera mengganti kapal feri yang dinilai sudah tidak layak.

Kini, giliran Ikatan Mahasiswa Raas (IMR) yang menegaskan sikap serupa, dengan tambahan tuntutan penting: perbaikan jalan menuju pelabuhan Raas yang rusak parah dan sering menimbulkan kecelakaan.

Menurut IMR, kerusakan jalan pelabuhan sudah lama dikeluhkan warga. Jalur itu merupakan akses vital satu-satunya untuk keluar masuk logistik, bahan pangan, hingga transportasi masyarakat. Namun kini kondisinya semakin memprihatinkan: berlubang, bergelombang, dan licin saat hujan, membuat kendaraan sering tergelincir.

“Jalan menuju pelabuhan itu sudah seperti jebakan. Banyak pengendara jatuh, apalagi saat malam dan hujan. Kami ingin pemerintah segera bertindak sebelum ada korban jiwa,” ujar Mashudi Hamzah, Ketua IMR, Senin (14/10/2025).

Akses Strategis yang Terlupakan

Bagi warga Pulau Raas, pelabuhan bukan hanya tempat naik-turun penumpang kapal, melainkan urat nadi kehidupan ekonomi. Di sanalah hasil tangkapan nelayan, bahan bangunan, sembako, hingga hasil bumi keluar dan masuk. Namun akses menuju pelabuhan seolah tak tersentuh perbaikan sejak bertahun-tahun.

Beberapa warga bahkan terpaksa mendorong kendaraan mereka melewati kubangan lumpur saat cuaca buruk. Tak jarang, sepeda motor yang membawa barang dagangan tergelincir dan rusak akibat jalan yang tergerus air laut. Kondisi ini makin sulit saat warga hendak mengejar jadwal kapal feri yang hanya beroperasi beberapa kali dalam sepekan.

“Kerusakan jalan pelabuhan ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keselamatan dan ekonomi rakyat. Kalau akses rusak, semua aktivitas lumpuh,” lanjutnya.

Kritik Kolektif dari Mahasiswa dan Diaspora Raas

Desakan IMR ini memperkuat gerakan kolektif masyarakat Raas yang dalam beberapa pekan terakhir menyerukan perbaikan infrastruktur transportasi laut. 

Sebelumnya, Masyarakat Raas Bersatu di Bali menyuarakan perlunya kapal feri baru karena kondisi armada lama sudah tidak layak. Kini, mahasiswa menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari kapal, pelabuhan, hingga akses jalannya.

“Tidak cukup hanya mengganti kapal feri, sebab perjalanan menuju kapal pun sudah berisiko. Pemerintah harus melihat ini sebagai satu sistem transportasi yang utuh,” ungkapnya.

IMR menegaskan, keselamatan warga kepulauan adalah tanggung jawab negara. Mereka juga siap melakukan langkah advokasi bersama elemen masyarakat Raas lainnya agar pemerintah memberi perhatian serius terhadap kondisi jalan pelabuhan yang kini nyaris tidak bisa dilalui dengan aman.

“Kami tidak menuntut hal muluk. Kami hanya ingin keadilan pelayanan publik. Masyarakat Raas berhak atas jalan yang layak, aman, dan manusiawi,” pungkasnya.

Desakan kepada Pemerintah. Dalam rilis resminya, IMR menyampaikan empat butir sikap:

1. Mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan perbaikan segera terhadap jalan menuju pelabuhan Raas, mengingat statusnya sebagai jalur utama penyeberangan masyarakat.

2. Mengusulkan adanya audit infrastruktur transportasi laut secara menyeluruh di Pulau Raas.

3. Meminta pengadaan kapal feri baru yang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasional.

4. Mendorong peningkatan koordinasi lintas instansi agar pengawasan dan pemeliharaan sarana transportasi kepulauan tidak lagi diabaikan. (*)