TIMES JATIM, MALANG – Pemkot Malang melalui Dinas Sosial P3AP2KB tengah melakukan pembaruan pendataan warga miskin. Langkah ini dilakukan untuk memantapkan basis data sekaligus mengevaluasi dampak program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito mengatakan, pembaruan data menjadi kunci agar intervensi program penanganan kemiskinan dapat lebih komprehensif dan tepat sasaran. Data yang lebih mutakhir diharapkan mampu menggambarkan kondisi riil kesejahteraan sosial masyarakat.

“Data yang akurat sangat dibutuhkan agar program pengentasan kemiskinan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan,” ujar Donny, Selasa (6/1/2026).

Saat ini, Pemkot Malang memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah pusat sebagai dasar intervensi. Di sisi lain, Kota Malang juga memiliki data lokal melalui program PDKT SAM. Kedua basis data tersebut akan diintegrasikan agar tidak lagi terjadi tumpang tindih maupun ketidaktepatan sasaran program.

Pada tahun sebelumnya, ketidaksinkronan antara DTSEN dan PDKT SAM sempat memicu silang kebijakan antara program pusat dan daerah. Dengan penyatuan data, Donny menegaskan seluruh program penanganan kemiskinan ke depan akan lebih terarah dan saling melengkapi.

Data kemiskinan ini tidak hanya dimanfaatkan Dinas Sosial, tetapi juga menjadi rujukan lintas perangkat daerah. 

Pada 2025, jumlah penduduk miskin di Kota Malang tercatat sekitar 34 ribu jiwa. Donny menyebutkan, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 3,91 persen pada 2024 menjadi 3,85 persen pada 2025.

“Kami telah menyiapkan ruang kolaborasi dengan sejumlah dinas, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang membutuhkan data kemiskinan untuk keperluan penerimaan murid baru hingga penyaluran beasiswa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menjelaskan pihaknya berperan mengoordinasikan pembaruan data kemiskinan agar dapat dimanfaatkan seluruh perangkat daerah. Menurutnya, pembaruan PDKT SAM tetap diperlukan meski secara substansi tidak akan jauh berbeda dengan data nasional karena bersumber dari DTKS dan P3KE.

“Jika data sudah diperbarui, perangkat daerah bisa diarahkan agar program penanganan kemiskinan benar-benar tepat sasaran,” ucap Dwi.

Dalam dokumen RPJMD, Pemkot Malang telah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap hingga 2029. Pada 2026, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 3,63 persen, lalu 3,52 persen pada 2027, 3,43 persen pada 2028, dan mencapai 3,25 persen pada 2029.(*)