TIMES JATIM, SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kelompok Kerja Inklusi Keuangan menggelar acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Financial Expo (FinExpo) 2025 di Atrium Tunjungan Plaza Surabaya. Acara ini menghadirkan berbagai produk jasa perbankan, edukasi, talkshow, serta pameran.

Dihadiri Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bersama Dewan Komisioner OJK, FinExpo bertujuan mendorong perluasan inklusi keuangan sebagai fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan melaui akses keuangan  yang mudah dan aman.

Hal ini sejalan dengan tema Bulan Inklusi Keuangan 2025 yaitu “Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis yang dibangun bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan di Surabaya menegaskan peran Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

“Jawa Timur sangat terintegrasi dengan perekonomian kawasan tengah dan timur Indonesia, dan menjadi gerbang besar perdagangan, logistik, serta komunikasi nasional,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, OJK bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) berupaya memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan yang aman, legal, dan sesuai kebutuhan.

Termasuk di dalamnya berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang melibatkan kantor OJK di daerah.
 
Dalam sambutannya, Wani Sabu, Ketua Panitia FinExpo 2025, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pelaku usaha di industri keuangan yang mendapat dukungan penuh dari OJK.
 
“FinExpo bukan sekadar ajang promosi produk keuangan, tetapi momentum bagi industri untuk bersama-sama membangun masyarakat Indonesia yang cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan,” ujarnya.
 
Sementara itu, Mohammad Ismail Riyadi, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, menegaskan pentingnya peran BIK dan FinExpo dalam mendukung target inklusi keuangan nasional.
 
“Sesuai amanat RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, kita menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 91% pada 2025 dan 98% pada 2045. FinExpo menjadi salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan target tersebut,” jelasnya.
 
Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), guna memperluas akses layanan keuangan di seluruh wilayah Jawa Timur.
 
“Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan secara inklusif dan berkelanjutan,” ujar Yunita.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Gerakan Bulan Inklusi Keuangan yang digagas OJK menjadi penggerak penting perekonomian daerah sekaligus sarana memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk semakin mengenal berbagai produk dan layanan keuangan yang aman, terpercaya, dan sesuai kebutuhan mereka,” ujar Khofifah.

Data nasional tahun 2025 menunjukkan tingkat literasi keuangan telah mencapai 66,46 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.

Capaian ini menggambarkan peningkatan signifikan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan formal secara aktif dan bertanggung jawab.

Menurut Khofifah, perluasan inklusi keuangan merupakan kunci bagi terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Melalui pemerataan akses keuangan, masyarakat di perkotaan maupun pedesaan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

“Kami meyakini bahwa pembangunan ekonomi yang kokoh harus diiringi perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan yang tinggi baru bermakna jika manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.

Meski capaian inklusi keuangan di Jawa Timur relatif tinggi, Gubernur Khofifah menilai literasi keuangan tetap perlu ditingkatkan.

Ia menekankan pentingnya proses edukasi dan diseminasi informasi yang lebih luas agar masyarakat memahami manfaat, risiko, serta tata cara penggunaan layanan keuangan secara bijak.

“Puncak keuangan inklusi mudah-mudahan akan menjadi bagian dari penguat dan penangguh dari seluruh kekuatan yang ada di wilayah Jawa Timur dan tentu ke banyak institusi di negeri ini,” jelasnya.

Pemprov Jatim, lanjutnya, terus berkolaborasi dengan OJK serta pelaku jasa keuangan untuk mempercepat transformasi digital layanan keuangan.

Digitalisasi perbankan, sistem pembayaran nontunai, hingga aplikasi pencatatan usaha menjadi strategi nyata untuk memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan digital.

“Sinergi ini bukan hanya memperkuat fondasi ekonomi daerah, tetapi juga membuktikan bahwa inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Dengan dukungan dan sinergi antara OJK, lembaga jasa keuangan, dan pemerintah daerah, Gubernur Khofifah optimistis Jawa Timur dapat menjadi salah satu pusat literasi dan inklusi keuangan nasional.

“Kita ingin pastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal, _no one left behind_, dari kesempatan untuk tumbuh, berusaha, dan sejahtera melalui akses keuangan yang sehat dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menegaskan peran strategis Jawa Timur sebagai Center of Gravity ekonomi Indonesia yang diwujudkan dalam visi besar “Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara.” 

Posisi geografis yang strategis, ditopang oleh 8.494 desa dan kelurahan terbanyak di Indonesia, serta 21 rute dari 39 rute tol laut nasional yang berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak, menjadikan Jawa Timur sebagai pusat perdagangan dan distribusi logistik utama kawasan timur Indonesia.

“Ketika kami menyebut Gerbang Baru Nusantara, sesungguhnya ini menunjukkan kesiapan Jawa Timur untuk membangun konektivitas kenusantaraan yang kuat,” ungkap Khofifah.

Lebih lanjut, Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini menyampaikan bahwa OJK Jatim dan Pemprov Jatim memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional.

Dengan nilai PDRB mencapai Rp849,30 triliun, Jawa Timur berkontribusi sebesar 14,44 persen terhadap ekonomi nasional dan 25,36 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.

“Hal ini menjadikan Jawa Timur lokomotif ekonomi terbesar kedua nasional setelah DKI Jakarta, ” tegasnya.(*)