TIMES JATIM, SURABAYA – Sebanyak 31 RW di Kota Surabaya berhasil mewujudkan Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan, ada empat indikator yang diterapkan untuk membentuk Kampung Madani dan Kampung Pancasila. 

Pertama adalah kesehatan dan sosial budaya. “Indikator pertama ini mencakup angka stunting, gizi buruk dan ibu hamil yang memiliki resiko tinggi. Rata-rata Kampung Madani dan Pancasila sudah zero kasus, artinya tidak ada lagi kasus stunting atau gizi buruk di kampung tersebut,” kata Eddy.

Kedua adalah faktor kemasyarakatan dalam kampung tersebut. Bagaimana keguyupan dan kepedulian warga untuk menolong sesama lewat donasi atau jimpitan yang dilakukan secara sukarela.

“Lalu siapa yang dibantu juga menjadi faktor penilaian, apakah Lansia, anak yatim piatu hingga anak terlantar di wilayah tersebut sudah tertangani atau belum,” paparnya.

Lanjut Eddy, indikator ketiga adalah ekosistem ekonomi warga. Bagaimana pengangguran bisa diatasi dengan memanfaatkan padat karya atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selanjutnya indikator yang keempat ialah faktor lingkungan. Bagaimana lingkungan yang diciptakan mampu menjaga kesehatan dan ketentraman masyarakat.

“Lingkungan terkait pengelolaan sampah di kampung itu, apakah sudah baik atau belum. Nilai plus bila masyarakat mampu menerapkan zero waste. Pemanfaatan lahan di wilayah tersebut untuk PKL atau urban farming juga menjadi penilaian tersendiri. Berikutnya terkait lingkungan adalah penjagaannya, jangan sampai stunting hilang tapi masih ada yang kemalingan,” ungkap Eddy.

Ia merinci, saat ini Pemkot Surabaya sudah memiliki 23 Kampung Madani dan 28 Kampung Pancasila yang tersebar di setiap Kelurahan dan Kecamatan se Kota Surabaya.

“Total ada 51 kampung. Hari ini yang mendapatkan 31 RW, diantaranya 26 Kampung Pancasila dan 18 Kampung Madani. Sebelumnya, di bulan Februari 2024 juga sudah ada 2 Kampung Pancasila dan 5 Kampung Madani yang mendapatkan penghargaan yang sama,” paparnya.

Terkait perbedaan Kampung Madani dan Kampung Pancasila, Eddy menjelaskan bahwa Kampung Madani merupakan kampung yang memiliki norma dan aturan untuk mengembangkan sebuah peradaban mandiri dalam segi ekonomi dan sosial.

Sedangkan, Kampung Pancasila adalah kampung yang dinyatakan mampu membantu kampung maupun kelurahan lainnya. “Secara internal Kampung Madani bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi jangkauannya belum sampai ke RW atau kelurahan lain. Kalau Kampung Pancasila bantuan yang diberikan tidak hanya kepada warganya, tapi juga kepada warga yang membutuhkan di RW atau kelurahan lainnya,” jelasnya.

Ke depan, ungkap Eddy Pemkot Surabaya akan terus melakukan controling lewat lurah dan camat agar semangat gotong royong pada Kampung Madani dan Kampung Pancasila tetap menyala.

“Sebenarnya etos dan budaya gotong royong sudah tertanam di masyarakat Surabaya. Penghargaan ini untuk motivasi supaya kepedulian terhadap orang tidak mampu terus meningkat, tidak hanya di kampungnya tapi sampai ke kampung lainnya. Lurah dan camat akan melakukan controling setiap bulannya,” tandasnya.

Salah satu penerima penghargaan Kampung Pancasila Ketua RW 7, Kelurahan Jambangan, Amir mengapresiasi penghargaan yang diberikan Pemkot Surabaya. Menurutnya, penghargaan tersebut bisa memotivasi warga untuk terus bergerak membantu sesama yang membutuhkan.

“Atas bimbingan banyak pihak, termasuk lurah dan camat. Setiap minggunya kampung saya bisa mengagas gerakan sembako gratis (GGS) untuk warga dari kampung tetangga. Alhamdulilah warga Jambangan menjadi makmur, aman dan tentram dengan program tersebut,” pungkas Amir. (*)