TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Stadion Gelora Merdeka Kraksaan atau SGM Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jatim, mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu (30/4/2025).

Dengan didampingi tokoh masyarakat, Habib Mustofa Assegaf, mereka mengadukan berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Mulai dari konflik internal paguyuban hingga dugaan pungutan liar.

Habib Mustofa menyampaikan, selama beberapa bulan terakhir, dirinya sering menerima keluhan dari para pelapak. Ia berharap DPRD melalui Komisi II dapat segera memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan instansi terkait.

“Kami meminta agar pekan depan dihadirkan DKUPP, DLH, Satpol PP, dan Camat Kraksaan. Harapannya, tata kelola PKL bisa diselesaikan secara bijak, profesional, dan tertib,” pintanya.

Ia menyebut, konflik antar kelompok di kalangan PKL semakin memanas. Bahkan menyerupai dominasi kelompok ala preman yang membuat situasi tidak kondusif.

“Sampai sekarang belum ada kejelasan siapa yang menjadi koordinator. Banyak keluhan soal barang hilang, tabung gas, gelas, dan lainnya, diduga karena pelapak tidak membayar. Mau Rp 5 ribu atau Rp 3 ribu, itu harus resmi. Jangan ada pungutan liar tiap malam,” kata Habib Mustofa.

Total terdapat sekitar 127 pelapak yang saat ini berdagang di kawasan stadion. Mereka mengaku ingin keluar dari kelompok-kelompok lama yang dinilai tidak transparan dan berharap mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

“Kami ingin benar-benar berpayung hukum dan dilindungi secara resmi oleh pemerintah,” ungkap para pelapak serentak.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Komisi II yang hadir pada forum itu, Siska Dwiarianti. S.H., menyatakan akan memfasilitasi pertemuan pekan depan dengan DKUPP sebagai instansi yang berwenang.

“Insyaallah hari Rabu depan akan kita fasilitasi. Ini adalah ranahnya DKUPP. Nanti kita curhat dan atasi di sana. Saya belum bisa berkomentar banyak karena harus mendengar langsung dari dinas terkait,” ujar Siska.

Ia berharap persoalan ini dapat segera ditangani agar para PKL bisa berdagang dengan tenang dan tertib. (*)