TIMES JATIM, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan SMA dan SMK Swasta di Jawa Timur dalam pemberian kuota beasiswa penuh dan biaya terjangkau terus meningkat. 

Dari semula  56.647 siswa, kini berdasarkan data terakhir UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Jatim, meningkat menjadi  72.841 beasiswa penuh dan pendidikan terjangkau untuk calon siswa siswi SMA/SMK Swasta di Jawa Timur. 

Rinciannya, beasiswa penuh disediakan dengan kuota sebanyak 12.650 siswa dari SMA swasta dan kuota sebanyak 19.912 siswa dari SMK swasta. 

Selanjutnya, untuk pendidikan terjangkau disediakan dengan kuota 11.486 siswa untuk SMA swasta dan kuota 28.793 siswa SMK swasta. Jumlah ini tersebar di 1.156 lembaga dari total 2.936 lembaga swasta di 38 kab/kota di Jawa Timur. 

"Alhamdulillah kerja sama yang kami jalin dengan sekolah swasta berjalan lancar dan terus meningkat. Ini melampaui target kami. Dari yang semula kami targetkan kuota sebesar 30 ribu. Meningkat menjadi 56.647 dan sekarang bertambah 28,59 persen menjadi 72.841,” tegas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Kamis (29/5/2025). 

Khofifah mengatakan, pemberian beasiswa pendidikan ini tidak akan terealisasi tanpa kolaborasi dan dukungan satuan pendidikan swasta yang  telah mendukung dan mewujudkan kerja sama ini.

Dengan kolaborasi ini, lulusan SMP yang tidak lolos dalam SPMB SMA/SMK negeri di Jawa Timur bisa tetap sekolah tanpa beban biaya yang besar. Hal ini dilakukan sebagai komitmen mewujudkan Jatim Cerdas untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak, serta menekan angka putus sekolah.

“Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada lembaga swasta yang telah berkolaborasi dengan kami untuk memberikan pelayanan pendidikan dan bersama mencerdaskan anak-anak kita," terang Khofifah. 

Dalam program ini, Gubernur Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim akan memberikan bantuan biaya sebesar Rp 1 Juta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA/SMK negeri. Syaratnya, mereka melanjutkan ke sekolah swasta serta tidak menerima bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk tidak menerima PIP.  

"Pada Hardiknas lalu, kami sudah sampaikan bahwa setiap Kab/kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh / pekerja dengan total anggaran Rp5,7 miliar,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga memberikan apresiasi untuk wilayah Bangkalan, Pacitan, dan Sampang. Di mana seluruh sekolah swasta di wilayah ini menyediakan beasiswa penuh dan potongan beasiswa.

Khofifah menambahkan, tahun ini banyak terobosan yang dilakukan Pemprov Jatim melalui Dindik Jatim dalam SPMB 2025. Di antaranya penggunaan AI (Artificial Intelligence) dalam sistem SPMB 2025. Di mana sistem tersebut akan membantu informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait SPMB SMA/SMK negeri selama  24 jam nonstop. 

"Terima kasih kepada seluruh jajaran Dindik Jatim atas kerja kerasnya dalam mewujudkan SPMB 2025 Jawa Timur yang berlangsung dengan baik, lancar, adil dan transparan," ucap Khofifah. 

"Berbagai kolaborasi dengan seluruh SMA/SMK Swasta ini merupakan upaya kita bersama untuk mengakomodir anak-anak yang tidak lolos dalam SPMB. Saya pesankan jangan sampai ada anak Jawa Timur yang putus sekolah," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menambahkan, bahwa pihaknya telah menyiapkan tim help desk yang akan membantu masyarakat jika mengalami kesulitan selama proses SPMB. Setidaknya sebanyak 7.155 tim help desk yang disiapkan baik di tingkat satuan pendidikan, cabang dinas hingga Dindik Jatim. 

Dalam sistem SPMB 2025, jelas Aries, masyarakat akan mendapatkan informasi sekolah swasta mana saja yang menyediakan beasiswa penuh dan biaya terjangkau. Dengan begitu, masyarakat akan bisa mempertimbangkan sekolah untuk anak-anak mereka. 

Ia melanjutkan, pada SPMB 2025 ini, Pemprov Jatim hanya menyediakan kuota 261.396 pagu. Sedangkan jumlah lulusan SMP dan sederajat sebanyak 682.252 murid. Artinya, hanya 38,81 persen murid yang tertampung di sekolah negeri. 

Sementara 61,69 persen lainnya atau 420.856 murid harusnya tertampung di sekolah swasta. 

"Kami sudah lakukan penjajakan kerja sama melalui 24 cabang dinas pendidikan sejak bulan April lalu. Dari yang kami targetkan 30 ribu kini berkembang hingga mencapai 70 ribu lebih," kata Aries. 

Dalam kesempatan ini, Aries juga kembali menegaskan bahwa ada aturan baru dalam penerimaan murid 2025. 

Salah satu yang ditekankan adalah seleksi dalam jalur domisili. Jika sebelumnya prioritas penerimaan menggunakan jarak. Tahun ini, prioritas tersebut adalah menggunakan nilai akademik calon murid baru.

"Jadi urutannya pakai nilai akademik dulu, baru jarak. Nilai akademik yang dinilai ini merupakan hasil rapot sekolah semester 1-5 kemudian ditambahkan dengan Indeks sekolah," jelasnya. 

Untuk Indeks sekolah, tambah dia, poin didapatkan dari sekolah yang lulusannya masuk SMA Negeri kemudian dibagi rata-rata. Proporsi pada penilaian ini didasarkan pada 60 persen nilai + 40 persen Indeks sekolah.

"Ini acuan utama untuk jalur domisili. Tahun lalu Indeks sekolah + akreditasi. Sekarang hanya menggunakan nilai sekolah + Indeks sekolah. Kalau ada nilai yang sama. Maka baru menggunakan jarak," urainya.(*)