TIMES JATIM, MALANG – Situasi internal menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Malang kembali memanas. Klaim Djoko Prihatin bahwa dirinya mendapat dukungan penuh dan hak veto dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, justru menuai gelombang penolakan dari kader dan organisasi sayap partai di daerah.

Alih-alih menguat, klaim dukungan tersebut memunculkan respons keras dari struktur partai yang menilai Djoko tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Kota Malang.

Informasi yang diterima TIMES Indonesia pada 21 November 2025 menyebutkan bahwa sejumlah Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar tengah menyusun langkah penolakan terhadap klaim dukungan Bahlil untuk Djoko.

Penolakan terbuka pertama disampaikan oleh Umiati Eko Beny, Ketua DPD Pengajian Alhidayah Kota Malang, yang menegaskan bahwa sikap keberatan akan disuarakan secara resmi apabila klaim veto tersebut tetap dipaksakan.

“Jelas, kami akan melakukan gerakan. Mungkin akan kita awali dari pernyataan protes,” tegasnya, Rabu (26/11/2025).

Umiati menilai penolakan yang muncul bukan sekadar karena mekanisme dukungan pusat, melainkan karena Djoko dianggap tidak memenuhi ketentuan administratif sebagai calon ketua. 

Berdasarkan regulasi Pasal 27 Tata Cara Pemilihan Ketua, Djoko disebut tidak lolos 10 poin syarat administrasi calon.

Ia merinci sejumlah catatan, mulai dari hanya berijazah SMA, belum memperoleh minimal 30 persen dukungan pemilik suara, hingga tidak memenuhi unsur PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela) karena pernah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Malang.

TIMES Indonesia turut mengonfirmasi data akademik Djoko Prihatin di Universitas Trisakti. Tercatat NIM 022970286, program studi Manajemen, masuk September 1997, dengan status terakhir mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa.

“Syarat yang menjadi patokan jelas sudah tidak terpenuhi. Djoko Prihatin tidak bisa menjadi Ketua DPD Partai Golkar,” tegas Umiati.

Dalam pernyataannya, Umiati juga menyebut Rudy Nugroho sebagai figur paling layak memimpin Golkar Kota Malang berdasarkan kapasitas politik dan pengalaman organisasi. Dukungan terhadap Rudy sebelumnya telah dideklarasikan oleh PK Klojen dan PK Kedungkandang.

“Secara politik dan strategi organisasi belum ada yang lebih mumpuni selain Pak Rudy Nugroho,” ujarnya.

Sementara itu, Handik Purwantoro, Sekretaris SOKSI Kota Malang, turut menguatkan penilaian bahwa persoalan administrasi Djoko tidak dapat diabaikan.

“Ketidaklayakan syarat administrasi dari Djoko memang benar adanya,” singkatnya.

Meski suhu kompetisi memanas, Handik tetap menyerukan persatuan dan etika internal di tengah kontestasi.

“Semua kader terbaik Golkar Kota Malang, kita semua saudara,” pungkasnya.

Dengan derasnya gelombang penolakan dari PK, organisasi sayap, dan tokoh internal, klaim dukungan Bahlil untuk Djoko terlihat tidak otomatis diterima di daerah. Kondisi ini diprediksi menjadi faktor penting yang menentukan arah peta dukungan pada Musda Golkar Kota Malang mendatang. (*)