TIMES JATIM, BALI – Salah satu sektor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah ketersiediaan air minum aman. Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono mengajak pemerintah daerah dan pengelola air minum untuk melakukan brainstorming tentang reformasi kelembagaan (institutional reform). 

Hal ini disampaikan Menteri PUPR RI pada special session World Water Forum ke-10 di Bali, Kamis (23/5/2024). Special Session ini merupakan diskusi yang membahas lesson learned pelayanan air minum dari Portugal. 

Menteri PUPR RI mengatakan kondisi Indonesia saat ini sama seperti kondisi Portugal 30 tahun yang lalu di mana layanan sanitasi kurang dari 15% dan pasokan air kurang dari 50%. Untuk itu diperlukan kerja ekstra untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 sektor air.

“Tinggal 20 tahun lagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa begini-begini saja. Pembangunan infrastruktur bisa kita lakukan cepat, tetapi kuncinya adalah institutional reform yang harus kita sepakati bersama. Melalui hal ini saya betul-betul mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Jika kita kompak, saya percaya dengan semangat kita dapat menggapai Indonesia Emas di sektor air. Sekali lagi kuncinya satu, yaitu reformasi kelembagaan, ” tegas Menteri PUPR RI.

Dikatakan Menteri PUPR RI terdapat tantangan dalam pengelolaan air minum. Pertama terbatasnya anggaran terbatas untuk meningkatkan kapasitas pelayanan masyarakat. Kedua, kapasitas kelembagaan di mana 136 dari 393 BUMD air minum yang berkinerja kurang sehat. 

Untuk mengejar target Sustainable Development Goals (SGDs) dan visi Indonesia Emas 2045, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

“Inpres air minum dan limbah ini bukan untuk membangun instalasi pengolahan air (IPA) baru, tetapi mengoptimalkan IPA yang  idle capacity untuk disalurkan pada sambungan rumah. Dengan alokasi anggaran Rp 6 triliun, baru tersedia Rp 3 truliun pada tahap I,” tutur Menteri Basuki.

Vice President Aguas de Portugal Antonio Ventura mengatakan pada 1993 layanan air di Portugal tidak stabil, tidak efisien dan tidak transparan.  Aguas de Portugal adalah perusahaan milik negara yang bekerja secara komersial dalam mengoperasikan sektor air.

“Untuk itu Portugal menganggap penting untuk mereformasi sektor-sektor yang menjamin pembangunan layanan air yang berkelanjutan. Pada 1993, Portugal melakukan reformasi legal, kelembagaan dan organisasi. Saat ini Aguas de Portugal mensuplai 95% air minum dan 86% sanitasi di Portugal, ” ucap Antonio.

Direktur Jenderal Cipta Karya mengharapkan melalui kegiatan ini dapat mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dengan melakukan transformasi layanan air minum dan sanitasi.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan hasil pertemuan (Minutes of Meeting) terkait transformasi sektor air minum menuju Indonesia Emas 2045 dengan 100% cakupan air minum jaringan perpipaan kepada masyarakat, antara Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PUPR RI bersama Aguas de Portugal, Bank Dunia dan Perpamsi juga menandatangani Minutes of Meeting terkait kolaborasi transformasi sektor penyediaan air dan sanitasi di Indonesia.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Staf Ahli Menteri PUPR RI Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica dan Staf Ahli Menteri PUPR RI Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Amtawidjaja. (*)