TIMES JATIM, PACITAN – Meski pemerintah getol mendorong penyerapan jagung petani lewat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tahun 2025, realitas di lapangan jauh dari ideal. Di Pacitan, Perum Bulog hanya sanggup menampung 1.000 ton jagung. 

Di tengah panen melimpah, kapasitas ini dianggap terlalu kecil untuk menjawab kebutuhan petani.

“Untuk penyimpanan, kami sudah siapkan sekitar 1.000 ton di Gudang Ngrupit,” kata Pimpinan Perum Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, Rabu (30/7/2025).

Angka tersebut kontras dengan potensi produksi jagung Pacitan yang mencapai 58.408 ton selama Januari-Juni 2025. Tak heran jika mayoritas petani memilih menjual ke tengkulak, meski dengan harga lebih rendah. Ketimbang berebut jatah ke Bulog, mereka ambil jalan pintas.

Selama periode Januari hingga Juni 2025, luas panen jagung di Kabupaten Pacitan tercatat mencapai 11.044  hektare. Angka ini melampaui target luas tanam yang sebelumnya ditetapkan, yakni 8.769 hektare. Adapun total luas tanam jagung pada musim tanam Oktober 2024 hingga Februari 2025 mencapai 10.675 hektare.

Tak hanya soal daya tampung, standar mutu jagung yang ditetapkan pemerintah juga dinilai terlalu tinggi. Jagung harus berkadar air maksimal 14 persen dan bebas aflatoksin hingga batas 50 ppb. Budiwan mengklaim Bulog Pacitan sudah menyiapkan alat pengujian.

“Untuk proses pengujian tidak ada kendala. Alat kadar air dan aflatoksin sudah tersedia di gudang Pacitan,” ujarnya.

Namun, hingga akhir Juli 2025, serapan jagung oleh Bulog Pacitan belum menunjukkan pergerakan signifikan. Sebab, tak semua petani mampu memenuhi standar itu. Belum lagi, mekanisme pengujian menambah proses panjang. Petani harus mengirim sampel terlebih dulu, baru boleh kirim barang.

“Petani bisa menyerahkan contoh ke Polres lewat Bhabinkamtibmas atau langsung ke Bulog untuk dicek. Kalau sudah sesuai, silakan kirim,” terang Budiwan.

Sayangnya, tak ada program pendampingan bagi petani agar bisa menghasilkan jagung sesuai standar. “Untuk program peningkatan produksi kami belum ada,” akunya.

Kondisi ini membuat petani seperti Jumelan (58), warga Donorojo, kecewa. Ia mengaku lebih nyaman menjual ke tengkulak daripada ke Bulog.

“Kalau standarnya tinggi dan gudang jauh, ya kami pilih tengkulak. Nggak ribet, nggak buang waktu,” keluhnya, Senin (28/7/2025) lalu.

Menurutnya, jika pemerintah ingin menyerap jagung petani, maka harus hadir dengan solusi nyata. “Harapannya jagung bisa dibeli pemerintah, karena kami sudah keluar banyak biaya dan tenaga,” tambahnya.

Sebagai perbandingan, harga jagung pipilan kering di pasar lokal seperti Ajosari dan Minulyo mencapai Rp7.166 per kilogram. Sementara HPP yang ditawarkan Bulog hanya Rp6.400 per kilogram, meski dengan syarat mutu ketat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan tak menampik situasi ini. Kepala DKPP Sugeng Santoso mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bulog dan Polres agar pengujian kualitas bisa dilakukan di Pacitan, bukan dikirim langsung ke gudang Ponorogo.

“Petani harus kirim ke Ponorogo. Tapi kami sudah minta agar uji kualitas bisa dilakukan di sini. Biar tidak sampai ditolak dan rugi,” ujar Sugeng.

Sugeng juga menyebut, salah satu penghalang utama adalah kemasan. “Jagung harus disak baru dan dikemas standar. Ini jadi beban tambahan bagi petani kecil,” katanya.

Mirisnya, di saat Bulog hanya siap tampung 1.000 ton, luas tanam jagung di Pacitan justru melebihi target. “Target kami 276 hektare, tapi realisasinya sudah hampir 350 hektare,” ungkap Sugeng.

Petani panen melimpah, tapi ruang serap terbatas. Di tengah semangat swasembada pangan, kenyataan ini seperti ironi. Jagung petani lokal terpaksa dilepas ke pasar bebas karena negara belum benar-benar hadir sebagai pembeli. (*)