TIMES JATIM, GRESIK – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Kabupaten Gresik Jawa Timur prihatin terkait problem ketenagakerjaan yang disebutkan masih cukup tinggi.

Pada tahun 2024, tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Gresik masih di angka 6,45%, atau sekitar 50.368 orang dengan sebagian besar didominasi oleh lulusan SMA. 

Padahal saat ini sedikitnya ada 2.077 perusahaan yang beroperasi, baik skala kecil maupun besar, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Ketua DPC SOKSI Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim mengaku prihatin atas fakta tersebut. Menurut dia, harus ada akselerasi yang dilakukan pemerintah atas pengangguran tersebut.

"Kami sangat prihatin melihat fakta masih tingginya angka pengangguran terbuka di Gresik, sehingga kami berharap adanya akselerasi penanganan pengangguran yang serius dari pemeritah," ujarnya, Sabtu (1/11/2025).

Anha, begitu sapaan akrabnya menyebutkan, sudah ada regulasi dalam penanangan pengangguran. Antara lain, dengan sudah disahkannya Perda Nomor 7 Tahun 2022, tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. 

"Perda ini sebagai guidance pemerintah untuk menangani tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Gresik ini mengungkapkan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2022 merupakan perda inisiatif DPRD. Perda ini dibuat sebagai bentuk keprihatinan wakil rakyat masih tingginya angka  pengguran di Gresik.

"Makanya dalam perda itu sangat terang benderang diatur bahwa warga ber-KTP Gresik punya hak 60 persen yang mengisi kebutuhan pekerjaan setiap ada lowongan," tuturnya.

Namun fakta di lapangan, kata Anha, banyak lowongan yang ada tidak terisi oleh masyarakat asli Gresik (ber-KTP Gresik), sehingga kondisi ini membuat masyarakat resah.

"Banyak laporan yang masuk ke kami ada indikasi orang dalam (ordal) yang bermain jika ada lowongan pekerjaan. Lowongan itu kebanyakan diisi dari luar Gresik. Ini yang tengah kami telusuri," jelas Anha.

Selama ini tambah Anha, yang menjadi tantangan Disnaker adalah menyiapkan tenaga skill sesuai yang dibutuhkan perusahaan untuk mengisi lowongan pekerjaan.

"Kami ada bidang yang menangani ini. Kami siap membantu menyiapkan skill calon-calon pekerja sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tentunya hal itu bisa jalan kalau ada intervensi dari pemerintah selaku eksekutor," pintanya. (*)

Pewarta Akmalul Azmi

Editor