TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Rencana revitalisasi puluhan sekolah dasar dan menengah kembali menghangat dalam pembahasan Rancangan APBD Kota Probolinggo 2026. Sebanyak 57 SD/MI dan 12 SMP diusulkan mendapat alokasi sekitar Rp17 miliar.

Anggaran itu rencananya diambil dari pos kesehatan, memicu diskusi serius dalam rapat Badan Anggaran DPRD, Selasa (25/11/2025) malam.

Pj Sekda Kota Probolinggo Rey Suwigtyo memaparkan alasan pengalihan anggaran tersebut. Menurutnya, kebutuhan revitalisasi sarana pendidikan cukup mendesak berdasarkan hasil pendataan terkini. Namun, penjelasan itu langsung mendapat sorotan dari anggota Banggar, Riyadlus Sholihin.

“Bukankah pembangunan fisik sekolah itu program pusat? Daerah tinggal mengajukan data. Mengapa harus menggeser anggaran kesehatan?” ujar Riyad.

Ia menilai langkah itu harus disertai pertimbangan yang lebih matang, terutama karena sektor kesehatan juga memiliki kebutuhan penting.

Riyad juga menyoroti komposisi sekolah penerima manfaat. Dari 57 sekolah dasar yang diusulkan, hanya empat yang berstatus swasta.

“Saya kaget, ini alasannya apa?” ucapnya. Riyad mengaku sudah menerima data tersebut, namun tetap mempertanyakan dasar pemilihannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan proses seleksi mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Oktober 2025. Satuan pendidikan yang tidak memperbarui data sarana dan prasarana otomatis tidak menjadi prioritas.

“Dari update Dapodik, ada 57 SD/MI dan 12 SMP dengan kondisi gedung rusak ringan hingga berat,” jelas Romla.

Pemkot Probolinggo juga meminta setiap sekolah mengirimkan dokumentasi kerusakan sebagai bahan verifikasi.

Pembahasan ini memperlihatkan dinamika perencanaan anggaran lintas sektor. Pemerintah dan DPRD masih akan melanjutkan pembahasan sebelum menentukan besaran dan arah alokasi revitalisasi sekolah dalam RAPBD 2026. (*)