TIMES JATIM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan sengketa pemilihan presiden (pilpres) dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, hal ini harus tetap dipertimbangkan dengan memperhatikan konstitusi serta aspirasi masyarakat, termasuk para guru besar.

Terutama, adanya pendapat berbeda dari tiga hakim MK menunjukkan perlunya catatan untuk meningkatkan kualitas pemilu, termasuk pilkada ke depan, agar tidak terulangnya permasalahan yang menjadi penyebab dissenting opinion dari tiga hakim MK.

Menurut HNW, putusan MK haruslah diterima, dihormati, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi, karena diputuskan oleh para hakim yang dipersyaratkan sebagai negarawan. Namun, fakta bahwa ini merupakan pertama kalinya terjadi perbedaan pendapat di MK terkait dugaan kecurangan dalam pilpres menunjukkan bahwa masalah tersebut harus dianggap serius. Tiga hakim yang mengemukakan dissenting opinion menyoroti adanya masalah hukum dan etika yang perlu ditangani secara serius sebagai pembelajaran bagi semua pihak terkait.

Beberapa isu yang dibawa oleh hakim tersebut mencakup politisasi bantuan sosial menjelang pilpres, campur tangan penguasa dalam proses pemilihan, dan penggunaan aparat yang menguntungkan salah satu calon.

"Hal-hal ini, yang melanggar kedaulatan rakyat dan prinsip kebebasan pemilu, harus dievaluasi untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang, terutama dalam konteks pilkada yang akan segera berlangsung," ucapnya, Rabu (24/4/2024).

HNW menekankan bahwa praktik-praktik yang merusak kualitas pemilu harus diperbaiki dan tidak boleh diulangi, termasuk dalam pilkada mendatang.

"Penggunaan bantuan sosial yang dihubungkan dengan politik harus dihindari, dan aturan hukum yang mengatur hal tersebut harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dalam proses pemilihan," ucapnya..

Selain itu, HNW berharap agar para hakim MK lebih progresif dalam memperjuangkan keadilan substansial dan tidak terpaku pada keadilan prosedural semata. Penghargaan terhadap tiga hakim MK yang berani menyuarakan pendapat berbeda menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan demokrasi dan hukum di Indonesia.

HNW menyimpulkan dengan mengajak agar pemilu, baik legislatif/presidensial maupun lokal, di masa depan tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Hal ini penting agar demokrasi Indonesia dapat terus berkembang sesuai dengan semangat proklamasi dan reformasi, serta sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang telah ditetapkan. (*)