TIMES JATIM, SURABAYA – Jatimnomic kembali menjadi usulan Soekarwo selaku Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia dalam menumbuhkan geliat ekonomi kerakyatan.

Dalam webinar “Ekonomi Kerakyatan: Pancasila Sebagai Working Idelogi” yang diadakan oleh DPP GMNI dan DPC GMNI Blitar dan lintas komunitas Blitar, Senin (1/6/2020), pria yang akrab disapa Pakde Karwo menjelaskan, efisiensi yang ada di pasal 33 ayat 4 UUD tidak pernah bisa bertemu dengan keadilan. Menurutnya, justru penerapan sila ke 5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” lebih penting dibandingkan dengan efisiensi.

“Rakyat kecil dan kesusahan harus dibantu dengan program UMKM, begitu juga dengan politik antara pemerintah dan politisi harus kompak. Kompak bukan karena anggaran dibagi-bagi tapi harus satu visi,” ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Timur dua periode ini menuturkan, terkadang di Indonesia yang menjadi pemimpin bukanlah orang yang memiliki kompeten melainkan orang yang terkenal tapi tidak memiliki kompeten. Padahal, seorang pemimpin harus menggunakan leadershipnya dalam menyelesaikan persoalan.

“Jangan ada liberalisasi di bawah tetap harus ada dialog antara pemimpin dan masyarakat dalam membuat sebuah kebijakan perekonomian kerakyatan. Saya contohkan ada gugur gunung, rembug desa nanti bisa dipilih dengan voting suara terbanyak untuk keputusan kebijakan,” ujarnya. 

Soekarwo mengatakan, rakyat harus menjadi prioritas dalam kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah daerah tidak hanya mengurus pemerintahan saja namun juga masyarakatnya.

Untuk menerapkan sila ke 5 Pancasila, Soekarmo menjelaskan bahwa untuk strategi pembiayaan yang berlandaskan asas keadilan adalah dengan mengurus yang kecil dan terbuka lebar bagi yang besar. Segmen besar difasilitasi dengan Government Guarantee (Jaminan Kemudahan Investasi) dan fasilitas bussines forum.

Sedangkan untuk UMKM bisa distimulasi dengan membentuk Lembaga Keuangan Mikro, memberikan modal ke bank untuk membuat skema kredit bunga 6 persen, dan loan agreement dengan bank yang memberikan bunga kredit 6 persen. Untuk segmen miskin afirmatif bisa menggunakan empowering produktif dan charity non produktif.

Menurutnya, ekonomi kerakyatan menggunakan musyawarah dan keadilan sosial sehingga rakyat yang memutuskan untuk menggunakan bantuan yang diberikan untuk membuka usaha dalam sektor tertentu. (*)