SURABAYA – Pemerintah Kota atau Pemkot Surabaya memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir di kawasan usaha, mulai dari pusat perbelanjaan, restoran, hingga kafe. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh lokasi parkir dikelola secara legal, menerapkan tarif transparan, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa parkir.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Rachmad Basari, menegaskan bahwa setiap tempat usaha yang menyediakan fasilitas parkir wajib mengantongi izin penyelenggaraan parkir.

"Izin parkir memberikan kepastian bagi masyarakat. Di dalamnya sudah tercantum besaran tarif yang berlaku, pengelola, hingga petugas yang bertugas. Jadi masyarakat mengetahui dengan jelas berapa tarif yang harus dibayar dan siapa yang bertanggung jawab," ujar Basari, Selasa (21/7/2026).

Ia menjelaskan, setiap pengelola usaha wajib mencantumkan skema tarif saat mengajukan izin. Besaran tarif dapat berbeda di setiap lokasi, baik berupa tarif progresif maupun flat, sesuai dengan izin yang disetujui pemerintah daerah. Karena itu, pengelola dilarang menerapkan tarif di luar ketentuan izin.

Baca juga

Menuju Pameran Internasional di Jerman, Niluh Swati Pastikan Persiapan Hampir Rampung

Penutupan Sementara Area Parkir Tanpa Izin

Basari menegaskan bahwa penutupan sementara sejumlah area parkir yang dilakukan Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu merupakan bentuk penegakan aturan. Ia memastikan tindakan tegas tersebut ditujukan khusus untuk area parkir yang belum berizin, bukan menghentikan operasional tempat usahanya.

"Yang ditutup bukan tempat usahanya, melainkan area parkirnya karena belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Begitu seluruh persyaratan dipenuhi dan izinnya terbit, area parkir dapat kembali beroperasi," jelasnya.

Melalui pengawasan ini, Pemkot Surabaya mendorong seluruh pemilik dan pengelola usaha agar mematuhi ketentuan perizinan. Diharapkan tata kelola parkir di kawasan usaha berjalan lebih tertib, akuntabel, dan transparan.

"Dengan adanya izin, masyarakat memperoleh kepastian mengenai tarif dan pengelola yang bertanggung jawab, sehingga layanan parkir menjadi lebih aman dan nyaman," pungkas Basari. (*)