SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendesak PT PLN (Persero) untuk memprioritaskan pengamanan aliran listrik pada sektor pelayanan publik dan infrastruktur vital. Langkah ini diambil menyusul terjadinya krisis pasokan energi di sistem ketenagalistrikan Jatim yang memicu pemadaman beban hingga mencapai 445 Megawatt (MW) pada puncak pemadaman.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan bahwa pemadaman bergilir tersebut telah berdampak langsung pada aktivitas warga, termasuk di wilayah Madura yang mengalami pemadaman sejak pagi hingga menjelang siang hari. Merespons situasi tersebut, Pemprov Jatim melakukan koordinasi lintas instansi guna memitigasi risiko keselamatan.

"Pemprov Jatim terus berkoordinasi, kami minta yang bahaya ini seperti perlintasan kereta api, traffic light, PDAM, dan rumah sakit jangan sampai terdampak tanpa antisipasi," tegas Emil Dardak usai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (22/6/2026).

Baca juga

Vaksinasi Antraks di Pacitan Baru Menembus 25 Persen

Sebagai langkah taktis, atas nama Gubernur, Pemprov Jatim telah menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadi koordinator utama dalam memetakan sektor-sektor strategis. Koordinasi ini diwajibkan berjalan secara sinergis di tingkat kabupaten dengan melibatkan Dinas Perhubungan, PDAM, hingga lintas wilayah seperti PT KAI.

Emil juga menyoroti pentingnya akurasi komunikasi publik dari pihak PLN. Pemprov Jatim meminta PLN menerapkan pola komunikasi yang presisi agar setiap pelanggan, khususnya pengelola fasilitas publik, mendapatkan informasi jadwal pemadaman terencana setidaknya 1 hingga 2 jam sebelum arus diputus.

Baca juga

Didesak PMII, PLN Pacitan Akui Layanan Kelistrikan Belum Ideal

"Pola komunikasi harus betul-betul presisi. Jangan sampai perlintasannya mati tapi tidak ada yang mengantisipasi. Kita harus pastikan setiap pelanggan diberi waktu untuk mengantisipasi," tambah Emil.

Berdasarkan data evaluasi dan monitoring harian per awal pekan ini, pasokan listrik di Jawa Timur dilaporkan telah berangsur-angsur pulih seiring perbaikan suplai yang dilakukan oleh Dirut PLN dan Kementerian ESDM. Meski regulasi teknis pembangkit berada di luar kewenangan pemerintah daerah, Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM memastikan akan tetap memantau dan mengkaji dampak kerugian ekonomi yang dialami oleh masyarakat di lapangan. (*)