SURABAYA – Program pengaduan masyarakat melalui "Hotline Cak Eri" terus dimanfaatkan warga Kota Surabaya untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik. Sejak diluncurkan pada 11 Mei hingga 16 Juli 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat telah menerima 9.217 laporan, dengan mayoritas keluhan berkaitan dengan persoalan parkir.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan bahwa jumlah pengaduan sempat melonjak tinggi pada awal peluncuran layanan, lalu menurun pada Juni. Namun, memasuki akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026, volume laporan kembali meningkat signifikan setiap harinya.

"Fluktuasinya di awal ketika 11 Mei itu tinggi, lalu mengalami penurunan di bulan Juni. Tapi akhir Juni sampai Juli luar biasa bahkan sampai di atas 300-an sehari. Karena memang eksekusinya kita harus 1x24 jam," ujar Eddy, Jumat (17/7/2026).

Menurut Eddy, tingginya jumlah laporan menunjukkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam memanfaatkan kanal pengaduan tersebut. Ia menegaskan, setiap laporan yang masuk tetap dipantau langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, meskipun tidak seluruhnya dibalas secara personal.

"Jadi hotline yang disampaikan oleh warga kepada kami itu dibaca oleh Pak Wali. Cuma mungkin Pak Wali tidak menjawab langsung, tetapi itu langsung diteruskan kepada teman-teman PD (Perangkat Daerah), sehingga insyaallah itu akan dieksekusi," katanya.

Eddy memaklumi jika masih ada warga yang mempertanyakan alasan pesan mereka tidak mendapat balasan langsung dari wali kota. Kendati demikian, hal itu tidak mengurangi komitmen Pemkot Surabaya dalam menindaklanjuti setiap aduan.

Baca juga

Antisipasi Perubahan Iklim, Pemkab Gresik Kembangkan Jaringan Irigasi Tani

"Bayangkan seorang wali kota harus menjawab 300 sampai 400 WA setiap hari, kan tentunya memerlukan waktu yang panjang," tuturnya.

Mekanisme Eksekusi Laporan Warga

Ia memastikan seluruh laporan diproses sesuai kategori dan segera diteruskan kepada perangkat daerah yang berwenang agar dapat cepat ditangani. Pengaduan mengenai jalan berlubang maupun parkir nontunai, misalnya, langsung dieksekusi oleh dinas terkait disertai laporan hasil penanganan.

"Misalnya jalan berlubang, terus yang sering itu parkir nontunai, itu langsung teman-teman di Dishub melakukan eksekusi dan memberikan laporan balik di hotline. Sehingga kita tahu sudah dieksekusi, fotonya ada, tanggal berapa itu sudah dilakukan," jelasnya.

Karena itu, Eddy menegaskan bahwa tidak adanya balasan teks langsung dari Wali Kota Eri Cahyadi bukan berarti laporan masyarakat diabaikan. "Jadi ketika tidak dibalas, insyaallah langsung dieksekusi oleh teman-teman di lapangan," tegasnya.

Hingga 16 Juli 2026, sebanyak 9.077 laporan telah diselesaikan dari total 9.217 aduan yang masuk. Sementara itu, sekitar 103 laporan masih dalam proses penanganan karena baru masuk sehari sebelumnya, dan statusnya masih berada dalam target penyelesaian maksimal 1x24 jam.

Baca juga

Temu Tani di Malang, Wamentan Sudaryono Serahkan Mesin Modern untuk 50 Gapoktan

"103 laporan itu insyaallah akan dieksekusi oleh teman-teman dinas hari ini, dan insyaallah hari ini tuntas, besok tinggal laporannya sudah nol," lanjut Eddy.

Berdasarkan data Dinkominfo Surabaya, persoalan parkir menjadi kategori pengaduan terbanyak dengan 1.442 laporan. Selanjutnya, pengaduan mengenai lalu lintas, kemacetan, dan pedagang kaki lima (PKL) mencapai 823 laporan.

Keluhan di bidang pendidikan menempati posisi berikutnya dengan 817 laporan, yang trennya meningkat selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Kategori lainnya meliputi persoalan sosial kemasyarakatan sebanyak 715 laporan, infrastruktur jalan 542 laporan, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) 421 laporan, fasilitas umum dan sosial lainnya 385 laporan, ketenagakerjaan 367 laporan, serta drainase atau saluran air sebanyak 355 laporan. (*)