SURABAYA – Di tengah desakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim (Jawa Timur) mulai membedah rapor kinerja dua motor finansial pelat merah Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim.

Bukan sekadar evaluasi rutinan, sidak data yang dikebut sejak akhir Februari 2026 ini membawa misi krusial. 

Pansus menargetkan lahirnya rekomendasi strategis pada Mei hingga Juni mendatang, dengan wacana utama mendorong sinergi besar antara kedua entitas perbankan tersebut agar bisa scale up bareng tanpa saling kanibal di ceruk pasar yang sama.

Secara laporan manajerial, kedua bank belakangan ini memang cukup rajin flexing performa laba yang diklaim moncer.

Namun, kacamata investigasi legislatif memilih untuk tetap objektif dan skeptis. Realita di lapangan menunjukkan adanya paradoks antara besaran aset raksasa dan proporsi kontribusi nyata ke kas daerah. 

Fakta bahwa setoran dividen Bank Jatim sempat mengalami tren penurunan dari Rp470 miliar di 2023 menjadi kisaran Rp440 miliar pada 2024 menjadi red flag tersendiri yang wajib dibedah tuntas.

Publik tentu berharap wacana kolaborasi ini bukan sekadar manuver kosmetik untuk menutupi inefisiensi, melainkan langkah konkret untuk merombak arsitektur penyaluran kredit agar lebih berdampak.

Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, menegaskan bahwa proses asesmen mendalam ini bukan untuk sekadar mencari kelemahan, melainkan merumuskan format kolaborasi yang mematikan ego sektoral. 

Ia menilai Bank Jatim dan Bank UMKM memiliki segmentasi pasar yang berbeda namun berpotensi sangat besar untuk disatukan dalam satu ekosistem ekonomi yang saling melengkapi.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih dalam tahap pengumpulan data dan assessment, serta mendalami dan memaknai bagaimana kinerja kedua entitas tersebut.

"Kita membutuhkan perusahaan yang sehat dan mampu berkolaborasi. Ending-nya jelas: dividen untuk Pemprov Jatim dan dampak ekonomi bagi masyarakat," tegas Agung terkait arah evaluasi legislatif.

Di sisi lain, kejelian dalam melihat struktur kualitas kredit juga menjadi sorotan tajam.

Wakil Ketua Pansus BUMD, Abdullah Abu Bakar, mengingatkan agar portofolio bank daerah tidak terus-terusan terjebak pada zona nyaman penyaluran kredit konsumtif atau multiguna.

Narasi keberpihakan pada ekonomi akar rumput wajib dibuktikan lewat persentase kredit produktif yang nyata di lapangan.

"Jangan sampai kredit konsumtif lebih dominan. Kredit produktif untuk UMKM harus lebih besar. Jadi jangan dibalik, nah ini kelihatannya angkanya gede tapi lho kok ternyata dalemnya enggak bagus. Misperception nih, ini salah alamat nih," urai Abdullah.

Kini, bola panas pembuktian ada di tangan manajemen eksekutif BUMD.

Pelaku usaha mikro tentu menanti apakah hasil akhir Pansus di pertengahan 2026 nanti mampu memaksa sinergi Bank Jatim dan Bank UMKM untuk benar-benar menciptakan akses permodalan masif, atau sekadar berujung pada tumpukan kertas rekomendasi normatif tanpa eksekusi berani. (*)