TIMES JATIM, MALANG – Reshuffle kabinet di era Prabowo Subianto kembali menorehkan kejutan. Kali ini bukan hanya soal pergeseran kursi menteri, melainkan lahirnya sebuah lembaga baru: Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). 

Kehadiran badan ini seolah menjadi jawaban atas carut-marut komunikasi publik yang selama ini kerap membuat pemerintah tampak gagap. Namun pertanyaan kritis pun segera menyeruak: apakah BKP benar-benar solusi, atau sekadar institusi kosmetik yang lahir karena kepanikan politik?

Nama Angga Raka Prabowo dipilih untuk memimpin badan ini. Sosok yang dikenal sebagai tangan kanan Presiden, sekaligus masih menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital serta Komisaris Utama PT Telkom. 

Satu orang, tiga jabatan, satu lingkaran kekuasaan. Publik tentu wajar bertanya, apakah efektivitas bisa terjamin bila satu figur diseret ke terlalu banyak arena? Atau justru ini adalah strategi untuk mengunci kendali komunikasi negara dalam genggaman lingkaran inti istana?

Kelahiran BKP jelas tidak muncul di ruang hampa. Hampir setahun pemerintahan berjalan, kita bisa menyaksikan deretan “noise” komunikasi yang mencoreng citra pemerintah. Presiden sendiri pernah mengakui hal itu. 

Pada evaluasi 150 hari pemerintahannya, ia dengan rendah hati menyatakan, “saya yang bertanggung jawab, saya yang salah.” Pengakuan itu jujur, tapi sekaligus memperlihatkan rapuhnya mesin komunikasi negara.

Kasus bendera One Piece adalah contoh paling banal namun memalukan. Ada pejabat yang menolak, ada pula yang justru menjamin tidak akan dirazia. Dua nada fals dalam satu orkestra negara. Belum lagi soal keterlambatan Presiden merespons aksi demonstrasi yang merebak sejak 25 Agustus 2025. 

Butuh hampir sepekan hingga akhirnya pernyataan resmi dikeluarkan pada 31 Agustus. Dalam politik, jeda waktu bukan sekadar hitungan hari ia adalah ruang yang melahirkan spekulasi, ketidakpastian, bahkan delegitimasi.

Di titik inilah BKP lahir, membawa ambisi mengintegrasikan pesan pemerintah agar seragam, konsisten, dan tidak saling silang. Fungsi ini lebih luas dari Kantor Komunikasi Kepresidenan yang digantikannya. 

Secara teori, BKP dapat menjadi semacam humas raksasa: tidak hanya menyuarakan Presiden, tetapi juga mengharmonikan kementerian dan lembaga agar tidak lagi bicara dengan bahasa berbeda kepada publik.

Namun, mari kita tarik teori ke praktik. Dalam kajian komunikasi, Grunig dan Hunt lewat Excellent Theory menegaskan bahwa public relation yang unggul tidak boleh berhenti pada teknis. Ia harus strategis, menjadi bagian dari pengambilan keputusan. 

Ia harus mampu menjalankan komunikasi dua arah simetris, bukan hanya menyuapi publik dengan narasi siap saji. Ia harus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, bukan sekadar pencitraan jangka pendek.

Apakah BKP siap menjawab tantangan itu? Apakah Angga Raka mampu menempatkan komunikasi pemerintah sebagai fungsi strategis, bukan sekadar alat propaganda? 

Jawaban ini tentu bergantung pada niat dan arah politik. Jika BKP hanya lahir untuk menambal kesalahan komunikasi masa lalu, ia akan menjadi institusi kosmetik: mempercantik wajah pemerintah, tapi gagal menyentuh akar masalah.

Sebaliknya, jika BKP berani mengambil peran sebagai dirigen, ia bisa mengubah kebisingan menjadi harmoni. Dirigen tidak memainkan instrumen, tapi mengatur tempo, menjaga keseimbangan, memastikan tiap nada berpadu indah. 

Analogi ini penting. Kementerian dan lembaga adalah instrumen dengan suara beragam, Presiden adalah komposer kebijakan, dan BKP harus mampu menjahitnya menjadi simfoni yang enak didengar publik.

Tantangannya, publik kini jauh lebih kritis. Media sosial menjadikan setiap warga sebagai pewarta, setiap akun sebagai pengamat, dan setiap suara sebagai amplifikasi. Kesalahan sekecil apapun dalam komunikasi pemerintah akan segera viral, ditelanjangi, bahkan dipelintir. 

Di era ini, komunikasi bukan sekadar apa yang disampaikan, tetapi juga seberapa cepat, konsisten, dan jujur pesan itu dirasakan publik. BKP tidak boleh terjebak menjadi corong sepihak. Ia harus membuka ruang dialog dengan rakyat, bukan sekadar membacakan naskah yang ditulis di balik meja istana.

Di tengah krisis kepercayaan, komunikasi strategis pemerintah harus berdiri di atas fondasi kejujuran. Retorika indah tanpa transparansi hanya akan menambah jurang skeptisisme. 

BKP harus menjadi ruang yang merawat kredibilitas, bukan sekadar panggung yang memoles citra. Dalam bahasa sederhana, tugas BKP bukan membuat pemerintah “terlihat baik”, melainkan memastikan pemerintah “benar-benar bekerja baik”.

Maka, publik berhak menagih. Apakah BKP kelak mampu menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan negara? Atau justru sekadar benteng yang memoles wajah pemerintah agar tetap tampak ramah meski rakyat sedang gusar?

Reshuffle kali ini menandai babak baru komunikasi negara. Namun, jangan sampai kita hanya mengganti nama kantor, mengangkat wajah baru, tanpa mengubah pola lama. Seperti orkestra tanpa partitur, suara yang keluar tetap sumbang meski alat musiknya diganti.

Yang dibutuhkan bukan sekadar lembaga baru, melainkan political will untuk menempatkan komunikasi sebagai ruang keterbukaan, dialog, dan pertanggungjawaban. Bila tidak, BKP hanya akan menjadi simfoni semu indah di telinga penguasa, tetapi hampa bagi rakyat yang mendengar. (*)

***

*) Oleh : Muhammad Irfan, S.I.Kom., Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim