TIMES JATIM, MALANG – Pemkot Malang terus berupaya merealisasikan revitalisasi Pasar Tawangmangu dengan mengandalkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diambil menyusul keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai proyek revitalisasi berskala besar.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, pengajuan pendanaan saat ini masih berproses di Kementerian Perdagangan RI. Upaya tersebut dilakukan bersama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, serta jajaran DPRD Kota Malang.

Pada Jumat (9/1/2026), rombongan Pemkot Malang mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perdagangan di Jakarta untuk membahas rencana revitalisasi pasar tradisional tersebut. 

“Masih dalam proses di Kemendag RI,” ujar Eko, Senin (12/1/2026).

Revitalisasi Pasar Tawangmangu dirancang dengan konsep pasar modern tanpa menghilangkan nuansa tradisional. Selain menyediakan area berdagang yang lebih tertata, pasar juga akan mengakomodasi usaha pendukung seperti kafe, dengan konsep pengelolaan menyerupai Pasar Klojen.

Menurut Eko, pembenahan tidak hanya menyasar fisik bangunan, tetapi juga diarahkan untuk menghidupkan kembali aktivitas pasar melalui berbagai inovasi agar lebih ramai dan diminati masyarakat.

“Jadi seperti Klojen, nanti kita akomodasi semua dan kita hidupkan,” katanya.

Sementara, rencana revitalisasi ini disambut positif para pedagang. Baroji, salah satu pedagang Pasar Tawangmangu, menilai kondisi pasar saat ini sudah jauh dari kata nyaman. Ia menyebut, pasar kerap terlihat kumuh dan becek saat hujan, bahkan sempat mengalami banjir akibat tidak adanya saluran air.

“Kini sudah ada saluran air di tengah pasar. Dulu kalau hujan air menggenang di tengah,” ungkap Baroji.

Ia berharap revitalisasi ke depan turut memperhatikan faktor kenyamanan dan keamanan, khususnya di area barat pasar yang dinilai cukup rawan.

Baroji menambahkan, para pedagang sudah lama menantikan perbaikan pasar. Meski rutin membayar retribusi harian sebesar Rp 4.000, ia merasa manfaat yang diterima belum sebanding. 

“Retribusi terus naik, tapi belum terasa kembali ke kami. Pasar ini memang sudah selayaknya direvitalisasi,” pungkasnya. (*)