TIMES JATIM, MALANG – Teka teki siapa bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto sekarang sudah mengerucut pada nama Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan anak sulung presiden Jokowi. Nama Gibran bisa dipastikan sembilan puluh persen akan mendampingi Prabowo sejak diusulkan secara resmi oleh Airlangga Hartanto pada Rapimnas Golkar. Tinggal menunggu waktu untuk deklarasi secara resmi oleh koalisi Indonesia Maju.

Munculnya nama Gibran sebetulnya tidak secara tiba-tiba, tapi sudah digaungkan sejak lama. Namun, sejak keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa usia calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, maka peluang Gibran menjadi cawapres semakin mulus dan menguat.

Keputusan MK ini penuh dengan kontroversi karena dianggap menguntungkan Gibran dan juga karena ada paman Gibran yang menjabat sebagai ketua MK. MK yang merupakan kependekan dari Mahkamah Konstitusi akhirnya banyak diplesetkan orang menjadi Mahkamah Keluarga karena sudah dianggap tidak independen dan penuh conflict of interest.

Keputusan pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo tidak terlepas dari cawe-cawe Jokowi sebagai king maker, walaupun tidak nampak secara verbal. Selama ini koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo sudah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan para ketua umum partai, namun belum juga disepakati siapa cawapres Prabowo.

Hal ini menandakan bahwa Prabowo dan koalisinya sepertinya menunggu restu dari Jokowi. Apalagi dalam berbagai kesempatan Jokowi selalu mengatakan ojo kesusu ojo grusa-grusu, padahal pembukaan pendaftaran capres-cawapres di KPU sudah dibuka sejak tanggal 19 Oktober 2023 kemarin.

Dan pada hari santri Nasional, ketika ditanya wartawan soal pencalonan Gibran sebagai cawapres, Jokowi hanya mengatakan sebagai orang tua hanya bisa merestui dan mendoakan. Ini menandakan bahwa restu Jokowi sudah turun untuk cawapres Prabowo. Oleh karena itu, bisa jadi dansa politik Jokowi juga telah berakhir dengan diputuskannya Gibran sebagai cawapres Prabowo.

Selama ini semua orang menunggu telunjuk Jokowi mengarah kemana, apakah ke pasangan Ganjar atau ke Prabowo. Namun, lagi-lagi telunjuk itu sampai sekarang tidak tegas diarahkan kemana. Orang hanya bisa menerka-nerka bahasa nonverbal Jokowi.

Selama orang-orang menunggu itulah, Jokowi dianggap melakukan dansa dan akrobatik politik, walaupun tidak secara langsung dia yang melakukan tapi tanda-tandanya bisa dibaca.

Berkaitan dengan dansa politik ini, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP membiarkannya sampai musiknya berakhir. Dansa politik yang pertama adalah ditunjuknya Kaesang, anak bungsu Jokowi, sebagai ketua umum PSI setelah dua hari jadi anggota partai.

Masuknya Kaesang ke PSI dan menjadi Ketua Umum dianggap merugikan PDIP karena akan banyak menarik pendukung Jokowi ke PSI tidak ke PDIP lagi. Padahal Jokowi adalah kader PDIP dan sejatinya harus ikut berperan menambah nilai elektoral PDIP pada pemilu 2024 mendatang.

Dansa politik kedua adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran untuk dicalonkan sebagai cawapres Prabowo berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Hasil putusan MK ini banyak mengecewakan pendukung Ganjar, PDIP, dan terutama adalah Megawati.

Putusan MK ini juga banyak mendapat kritik dan penentangan dari masyarakat sipil serta tokoh-tokoh pro demokrasi. Dan yang terakhir adalah keputusan ditunjuknya Gibran sebagai cawapres Prabowo yang akan betul-betul mengakhiri dansa politik Jokowi dan perdebatan tentang siapa cawapres Prabowo.

Pudarnya Etika Politik

Banyak kalangan menilai bahwa ditunjuknya Gibran sebagai cawapres Prabowo menjadi pudarnya etika politik dalam proses pencalonan capres-cawapres di pilpres 2024. Secara hukum dan aturan, sebenarnya Gibran berhak mencalonkan diri sebagai cawapres pasca putusan MK. Namun, bagaimana dengan etika politik Gibran? Karena sampai saat ini Gibran masih sebagai kader PDIP dan belum mengundurkan diri sebagai anggota.

Ketika maju sebagai calon Wali Kota Solo, Gibran diusung oleh PDIP. Tidak hanya Gibran yang berangkat dari PDIP tetapi juga ada Bobby Nasution, menantu Jokowi, yang menjadi Wali Kota Medan. Jokowi sendiri dalam karier politiknya juga selalu diusung oleh PDIP, dua kali menjadi Wali Kota Solo, sekali Gubernur DKI Jakarta, dan dua periode sebagai Presiden Indonesia.

Betapa kecewanya Megawati dan PDIP ketika mengusung pasangan Ganjar dan Mahfud sebagai capres dan cawapres 2024, namun di sisi lain ada kadernya sendiri yaitu Gibran malah menyeberang ke kubu Prabowo dengan menjadi cawapresnya. Tentunya ini merupakan tamparan keras terhadap Megawati dan PDIP dari kader yang sudah dibesarkannya.

Tidak hanya kecewa terhadap Gibran, tentunya Megawati juga kecewa terhadap Jokowi yang nampak secara implisit merestui sikap dan tindakan Gibran ini. Jokowi yang selama ini dianggap sebagai kader terbaik dan selalu dibela oleh PDIP dari serangan dan hinaan lawan-lawan politiknya, telah tega meninggalkan kawan lamanya dan lebih memilih kubu Prabowo yang dulu menjadi lawan politiknya.

Sikap Jokowi dan Gibran ini dianggap sebagai mengabaikan etika politik, kacang lupa kulitnya, dan juga sebuah bentuk pengkhianatan. Nampak sekali ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya melalui anaknya Gibran.

Karena bagaimanapun juga, ditunjuknya Gibran sebagai cawapres Prabowo bukanlah murni karena kompetensi Gibran itu sendiri, melainkan karena dia adalah anak presiden Jokowi. Kubu Prabowo telah memanfaatkan Gibran untuk mendapatkan dukungan penuh dari Jokowi demi efek elektoral.

Sikap pragmatisme politik dalam hal ini sangatlah kental sekali, menyingkirkan nilai-nilai idealisme dan fatsun politik. Dalam proses pembelajaran politik, hal ini tentunya tidaklah patut menjadi contoh dalam rangka membangun tradisi demokrasi yang baik.

Bahwa siapapun berhak mempunyai ambisi dan mengejar kekuasaan, namun jangan sampai melupakan etika dan fatsun politik sesuai nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia. (*)

*) Akhirul Aminulloh, Dosen Komunikasi Politik, Universitas Negeri Malang

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.