TIMES JATIM, SIDOARJO – Persoalan banjir yang hampir rutin terjadi setiap musim hujan di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sidoarjo. Sebagai langkah strategis untuk mengurai persoalan tersebut, DPD Partai Golkar menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor.

FGD yang berlangsung di aula Kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo dengan menghadirkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, serta pakar tata ruang, Umi Latifah. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi, M.Pd., perwakilan partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta insan media.

Kepada TIMES Indonesia, Adam Rusydi menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan ikhtiar politik yang berangkat dari keprihatinan terhadap dampak banjir yang terus dirasakan masyarakat Sidoarjo.

“Banjir di Sidoarjo bukan lagi persoalan musiman semata, tetapi sudah menjadi persoalan struktural yang harus ditangani secara serius, terencana, dan berkelanjutan. Dampaknya bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kualitas hidup masyarakat,” kata Adam kepada TIMES Indonesia, Minggu (11/1/2026).

Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur ini melanjutkan jika penyelesaian persoalan banjir membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari perencanaan tata ruang, penguatan infrastruktur, hingga dukungan kebijakan dan penganggaran dari legislatif serta pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam kesadaran lingkungan.

“Melalui FGD ini, Partai Golkar ingin membuka ruang dialog yang jujur dan konstruktif. Kami ingin mendengar secara langsung pemaparan teknis dari Bappeda, masukan dari para ahli, serta pandangan dari teman partai politik dan masyarakat Kota Delta.  Harapannya, akan lahir rumusan langkah strategis yang realistis dan bisa didorong bersama, termasuk melalui dukungan politik di DPRD,” kata Adam.

Menurut Adam, Partai Golkar sebagai bagian dari elemen politik di daerah memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menghadirkan solusi, bukan sekadar menyampaikan kritik. Ia juga mengajak peran aktif masyarakat untuk mencintai lingkungan utamanya masalah sampah atau kebersihan yang menjadi salah satu penyebab masalah banjir.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Persoalan banjir ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Harus ada perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang terintegrasi, serta dikawal bersama dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program penanganan masalah banjir di Sidoarjo," Harapnya.

“Kami berharap dari diskusi ini lahir rekomendasi strategis yang bisa menjadi pijakan bersama. Partai Golkar siap mengawal kebijakan dan penganggaran di DPRD agar penanganan banjir di Sidoarjo benar-benar berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” sambung Adam Rusydi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengapresiasi FGD yang di prakarsai oleh Partai Golkar ini. Ainur mengungkapkan jika Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan masterplan dan grand design penanganan banjir di Kota Delta.

“Pemkab Sidoarjo tidak bekerja secara tambal sulam. Kami sudah memiliki masterplan dan grand design pengendalian banjir yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam penyusunan program dan penganggaran, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang,” kata Ainur.

Ia menjelaskan, grand design tersebut mencakup pembangunan dan optimalisasi embung, normalisasi sungai, peningkatan kapasitas drainase perkotaan, serta pengendalian alih fungsi lahan yang selama ini menjadi salah satu pemicu genangan.

“Penanganan banjir harus berbasis wilayah dan karakteristik daerah. Sidoarjo memiliki tantangan geografis tersendiri, sehingga setiap intervensi harus terukur dan saling terhubung. Karena itu, kami juga mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah serta dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat,” harap Ainur.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran masyarakat dalam menjaga saluran air, ruang terbuka hijau, serta kepatuhan terhadap tata ruang juga menjadi faktor kunci agar grand design penanganan banjir ini berjalan efektif,” sambung tegas Ainur Rahman.

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo, Wahyu Lumaksono berharap melalui FGD ini, DPD Partai Golkar Sidoarjo dapat menghimpun masukan strategis yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah dan legislatif sebagai bagian dari upaya bersama menuntaskan persoalan banjir di Kabupaten Sidoarjo.

"Diskusi berlangsung dinamis, masukan dan isu krusial, mulai dari kesiapan anggaran, sinkronisasi antarinstansi, hingga tantangan penanganan banjir di kawasan padat penduduk dan peran aktif masyarakat akan menjadi bahan masukan untuk kita sampaikan eksekutif dan legislatif," Pungkas Mas Wahyu sapaan akrabnya. (*)