TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPR kembali mengemuka di ruang publik. Ia hadir bukan sebagai gagasan akademik yang lahir dari perdebatan panjang, melainkan sebagai isu politik yang mengendap lama dan sewaktu-waktu muncul ketika demokrasi dianggap terlalu merepotkan. 

Di balik dalih efisiensi anggaran, stabilitas politik, dan pencegahan konflik, publik menangkap sinyal lain yang lebih tajam: kegelisahan partai politik terhadap kedaulatan rakyat.

Pilkada langsung selama ini telah menggeser pusat kuasa. Rakyat tidak lagi sekadar pemilih lima tahunan, melainkan penentu langsung siapa yang berhak memimpin daerahnya. Di titik ini, partai tidak lagi menjadi satu-satunya pintu masuk kekuasaan. 

Figur-figur lokal, tokoh non-elit, bahkan mereka yang lahir dari rahim masyarakat sipil bisa memenangkan kontestasi tanpa harus tunduk sepenuhnya pada struktur partai. Bagi sebagian elite, kondisi ini bukan kemajuan demokrasi, melainkan ancaman atas kendali.

Narasi bahwa Pilkada langsung mahal dan rawan konflik memang tidak sepenuhnya keliru. Tetapi menjadikan biaya dan konflik sebagai alasan untuk menarik hak memilih dari rakyat adalah jalan pintas yang berbahaya. 

Demokrasi memang tidak pernah murah, tetapi harga yang harus dibayar akan jauh lebih mahal ketika rakyat kehilangan peran sebagai subjek politik. Masalah demokrasi tidak semestinya diselesaikan dengan mengurangi demokrasi itu sendiri.

Ketika Pilkada diarahkan untuk dipilih DPR, sesungguhnya yang terjadi bukan penyederhanaan sistem, melainkan pemusatan kekuasaan. Dari jutaan pemilih, keputusan dipadatkan ke tangan segelintir elite partai di parlemen. 

Jika sebelumnya politik uang tersebar di akar rumput, maka dalam skema ini ia berpotensi terkonsentrasi di ruang-ruang lobi yang jauh dari pantauan publik. Yang berubah bukan praktiknya, melainkan lokasi dan skalanya.

Pertanyaan mendasar yang jarang dijawab adalah soal kepercayaan. Apakah DPR hari ini benar-benar lebih layak dipercaya dibanding rakyat? Dalam realitas politik yang sarat kompromi, transaksi, dan tarik-menarik kepentingan, sulit meyakinkan publik bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPR akan lebih bersih, objektif, dan bermoral. Demokrasi tidak otomatis membaik hanya karena dipindahkan ke ruang formal yang berlabel representasi.

Wacana ini juga menyingkap paradoks sikap partai politik. Di satu sisi, rakyat kerap dituding belum dewasa berdemokrasi. Di sisi lain, partai enggan bercermin atas kegagalannya sendiri dalam melakukan kaderisasi, pendidikan politik, dan rekrutmen calon pemimpin yang berintegritas. Ketika kader tidak siap bersaing di hadapan rakyat, sistemlah yang hendak diubah. Demokrasi disalahkan, sementara problem internal dibiarkan.

Mengembalikan Pilkada ke DPR secara tidak langsung memindahkan sumber legitimasi kepala daerah. Ia tidak lagi bertumpu pada mandat rakyat, melainkan pada kesepakatan elite partai. 

Konsekuensinya serius: kepala daerah akan lebih sibuk menjaga hubungan dengan fraksi dan pimpinan partai ketimbang mendengar suara warga. Politik pun berisiko kembali menjadi urusan segelintir orang, jauh dari denyut kehidupan masyarakat.

Ironisnya, jalan tengah justru jarang dibicarakan. Penguatan regulasi pendanaan, penegakan hukum terhadap politik uang, pendidikan pemilih, serta pengawasan partisipatif nyaris absen dalam diskursus. Padahal, memperbaiki demokrasi membutuhkan keberanian untuk membenahi sistem, bukan keinginan untuk menghindarinya.

Pilkada langsung boleh jadi belum sempurna, tetapi ia memberi ruang bagi rakyat untuk belajar, terlibat, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Menarik kembali hak itu sama artinya dengan mengirim pesan bahwa negara tidak lagi percaya pada warganya sendiri. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, demokrasi tidak mati secara tiba-tiba, melainkan perlahan melalui sunyi partisipasi dan dinginnya jarak antara rakyat dan kekuasaan.

Wacana Pilkada dipilih DPR bukan sekadar soal teknis pemilihan, melainkan soal arah demokrasi. Apakah kita ingin negara yang berani mempercayai rakyat, atau negara yang lebih nyaman dikelola dari ruang-ruang elite.

***

*) Oleh : Abdur Rahmad, Alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.