TIMES JATIM, MALANG – Setiap peringatan Hari Pangan Sedunia atau saat harga beras melonjak, nama petani kembali disebut dengan nada penuh hormat. Mereka disebut “pahlawan pangan”, “penjaga lumbung nasional”, dan “penopang ketahanan negara”. 

Kalimat-kalimat itu terdengar indah, menghangatkan telinga, dan mudah dikutip di spanduk atau pidato pejabat. Namun setelah kamera dimatikan dan acara seremonial selesai, kehidupan petani kembali sunyi, berjalan di jalur yang sama: biaya produksi tinggi, harga jual rendah, dan masa depan yang tidak pernah benar-benar pasti.

Di Indonesia, petani telah lama menjadi simbol penting dalam narasi pembangunan. Mereka hadir dalam buku pelajaran, lagu daerah, hingga poster kampanye ketahanan pangan. Statusnya tinggi dalam wacana, tetapi rendah dalam struktur ekonomi. Petani diposisikan sebagai fondasi, tetapi jarang diajak duduk di meja penentu kebijakan.

Ironi ini terlihat jelas dari realitas di lapangan. Sebagian besar petani masih menggarap lahan sempit, bergantung pada cuaca yang makin sulit diprediksi, dan terjebak pada rantai distribusi yang panjang. Ketika panen tiba, harga jatuh. Ketika gagal panen, utang menumpuk. Di tengah kondisi seperti itu, gelar “penopang pangan nasional” terdengar lebih seperti slogan daripada penghargaan yang nyata.

Negara memang tidak sepenuhnya diam. Ada subsidi pupuk, bantuan benih, hingga program asuransi pertanian. Namun kebijakan-kebijakan ini sering bersifat tambal sulam. Ia meredakan gejala, bukan menyentuh akar masalah: ketimpangan posisi tawar petani dalam sistem pangan nasional.

Pasar lebih ramah kepada tengkulak dan distributor besar daripada kepada petani kecil. Harga ditentukan jauh dari sawah, di ruang-ruang yang tidak pernah diinjak lumpur. Petani hanya menjadi penerima keputusan, bukan pembuat keputusan. Mereka memikul risiko paling besar, tetapi memperoleh keuntungan paling kecil.

Di sisi lain, narasi “petani sebagai tulang punggung bangsa” justru sering dipakai untuk menormalisasi penderitaan mereka. Seolah-olah hidup sederhana, bahkan miskin, adalah konsekuensi wajar dari sebuah pengabdian. Petani dipuji karena kuat, sabar, dan tahan banting. Tetapi jarang ditanya: sampai kapan mereka harus kuat dalam ketidakadilan?

Jika petani benar-benar dianggap penting, seharusnya profesi ini menjadi pilihan yang menjanjikan bagi generasi muda. Faktanya, banyak anak petani enggan kembali ke sawah. 

Mereka melihat orang tuanya bekerja keras dari pagi hingga senja, tetapi tetap kesulitan membiayai sekolah, kesehatan, atau memperbaiki rumah. Bertani dianggap sebagai jalan hidup yang berat, berisiko, dan minim penghargaan.

Akibatnya, sektor pertanian menua. Usia petani rata-rata semakin tinggi, sementara regenerasi berjalan lambat. Ini ancaman serius bagi ketahanan pangan jangka panjang. 

Negara bisa membangun bendungan, mencetak sawah baru, atau mengimpor teknologi, tetapi tanpa manusia yang mau dan mampu mengolah tanah, semua itu tidak akan berarti.

Lebih dari itu, posisi petani juga lemah dalam perumusan kebijakan pangan. Keputusan tentang impor, harga dasar gabah, hingga tata niaga sering diambil dengan pertimbangan politik jangka pendek. Ketika harga naik, impor dibuka. Ketika harga turun, petani diminta bersabar. Dalam logika ini, petani selalu berada di ujung yang harus menyesuaikan diri.

Padahal, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan beras di gudang, tetapi juga soal keberlanjutan hidup mereka yang menanamnya. Negara yang mengaku berdaulat pangan, tetapi membiarkan petaninya hidup dalam ketidakpastian, sedang membangun fondasi di atas tanah yang rapuh.

Menghormati petani tidak cukup dengan upacara dan retorika. Penghormatan sejati terletak pada keberpihakan kebijakan: harga yang adil, akses modal yang mudah, teknologi yang relevan, serta perlindungan dari praktik pasar yang eksploitatif. Lebih penting lagi, petani harus dilibatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.

Kita perlu berhenti memandang petani hanya sebagai simbol romantik desa. Mereka adalah pekerja profesional di sektor strategis. Jika negara bisa serius mengurus industri dan perbankan, mengapa pertanian masih dikelola dengan pendekatan darurat dan belas kasihan?

Selama ini, petani terlalu sering diminta berkorban atas nama bangsa. Mereka diminta menanam demi stabilitas, menahan diri demi inflasi, dan bersabar demi pembangunan. Tetapi bangsa yang besar seharusnya tidak hidup dari pengorbanan satu kelompok yang terus-menerus.

Jika petani terus dipuji tetapi tidak diperjuangkan, maka status mulia itu tidak lebih dari hiasan kata. Ketahanan pangan yang dibanggakan pun berdiri di atas kerja sunyi orang-orang yang terlalu lama diajari untuk menerima, bukan untuk menuntut keadilan. Dan selama keadaan ini tidak berubah, pujian kepada petani akan tetap terdengar nyaring di podium, tetapi lemah maknanya di sawah.

***

*) Oleh : Andriyady, SP., Penulis dan Pengamat Sosial Politik.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.